Kongres Blue Economy Tekankan Keberlanjutan Ekosistem

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kongres Internasional Blue Economy ke-9 yang akan digelar di Surabaya akan menekankan keberlanjutan ekosistem dan menjaga lingkungan dalam proses industri. Rencananya kongres ini akan diadakan selama tiga hari mulai 13-15 April 2015.

Blue economy merupakan suatu rangkaian pendekatan dalam kegiatan industri yang meliputi beberapa aspek yaitu ramah lingkungan, berkelanjutan, multi produk, sistem produksi bersiklus, minimum buangan, penekanan aspek inovasi berwawasan ekosistem, sains dan teknologi dan keterlibatan masyarakat.

“Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui transfer pengetahuan, praktik kewirausahaan untuk pembangunan ekonomi lokal menuju pengentasan kemiskinan yang merupakan komitmen internasional seperti yang tertulis dalam United Nation Conference on Sustainable Development (UNCSD) di Brasil tahun 2012 lalu,” kata advisor The Blue Economy Foundation Sri Woro B. Harijono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jalan MH Thamrin no 8 Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Woro memaparkan bahwa untuk menggelar kongres ini The Blue Economy Foundation akan bekerja sama dengan pusat penelitian di beberapa institusi pemerintah maupun non-kementerian, universitas dan pegiat blue economy yang telah berhasil di lapangan.

Kemudian mereka akan mengidentifikasi program prioritas, memonitor implementasi program, mengevaluasi implementasi program kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan praktik kewirausahaan yang kompetitif.

Hingga saat ini yayasan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk mendukung terselenggaranya kongres tersebut Woro mengaku mendapatkan dana dari para donatur. Salah satu di antaranya adalah Bank Dunia.

Woro mengatakan bahwa kongres ini bertujuan untuk mempercepat realisasi keterlibatan masyarakat dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di dalam Undang-undang No. 47/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 40/2012.

“Nah, kalau sudah mempercepat, masyarakat juga hidup, dong. Memerangi kemiskinan, kelaparan seperti apa yang disebut dalam undang-undang tahun 2012 dan yang disebut dalam (kongres) Rio itu,” kata Woro.

Editor : Bayu Probo