Pemerintah Bentuk Bank Infrastruktur Bersumber Obligasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah membentuk Bank Infrastruktur yang dibentuk dari  penyatuan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah mendapatkan alternatif pembiayaan dari penerbitan obligasi.

“Kita membuat lembaga pembiayaan infrastruktur dengan sumber pembiayaannya dari obligasi. Kita harapkan obligasi yang dikeluarkan nanti, setara dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam seminar yang digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kompas Gramedia bertajuk “Bank Infrastruktur Perlu Atau Tidak,” yang digelar di West Ballroom, Kempinski Hotel, Jakarta, Kamis (2/4).   

Bambang mengatakan kepastian sumber pembiayaan dari obligasi ini, selain dari penyertaan modal negara, bisa memberikan kelangsungan modal bagi bank infrastruktur agar konsisten dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kita ingin perhatian lebih di infrastruktur, yang tidak hanya menarik bagi pengusaha asing maupun domestik. Karena biasanya kalau kita bicara penanaman modal asing, biasanya hanya manufaktur, jasa dan retail," kata Bambang.

Bambang menjelaskan Bank infrastruktur nantinya direncanakan mendapatkan modal awal sekitar Rp 25 triliun, yang berasal dari penyertaan modal negara serta pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, dan mampu membiayai proyek yang bernilai hingga enam kali lipat.

Dia melanjutkan secara keseluruhan, Bank Infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pendanaan infrastruktur namun juga menjadi agen pembangunan bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, bank infrastruktur mampu menciptakan sinergi dengan investor swasta, "private equity" dan sektor perbankan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendanaan proyek infrastruktur yang membutuhkan sumber pembiayaan besar.

Bambang menambahkan pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang hanya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanjan Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 290 triliun dan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pendanaan adalah dengan melibatkan peran swasta. (Ant).

Editor : Bayu Probo