Konservatisme Politik dan Agama Ancam HAM dan Minoritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aktivis HAM, Usman Hamid, menyatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan konservatisme politik serta agama yang mengancam perlindungan HAM dan minoritas.

“Uruan dogma politik dibawa dalam dogma agama berakibat fatal bagi perlindungan HAM dan minoritas di masa depan. Ini juga memicu ketegangan politik buat masa depan,” ujar Usman dalam konferensi pers Koalisi Bhinneka di Cikini, Jakarta Pusat, hari Kamis (17/11) siang yang dihadiri berbagai kalangan.

Menurutnya, kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur petahana sangat disayangkan karena akan menambah daftar kelam dan menurunkan demokrasi di Indonesia.

“Yang terjadi saat ini, penegakan hukum lalu menjadi perisai untuk isu SARA. Oleh karena itu, gerakan sosial harus berkonsolidasi dan mengambil sikap dalam hal ini,” katanya.

Goenawan Mohamad sebagai sastrawan Indonesia juga menyatakan Indonesia tengah mengalami bahaya intoleransi. “Intoleransi semakin meningkat, dan ini sangat berbahaya.”

Perihal penistaan agama, Novelis Okky Madasari memiliki sudut pandang tersendiri. Ia melihat masyarakat harus kritis mengenai keberadaan UU Penistaan Agama.

“Ini adalah moment yang tepat untuk kita lebih menilik bagaimana UU Penistaan Agama sangat mudah menghukum hanya karena pernyataan dan karya. Sudah banyak kasus penistaan agama sebelum Ahok. Ahok yang punya posisi pilitik yang kuat saja bisa kena apalagi warga biasa. UU ini harus lebih ditilik,” ujar Okky.

Menurut Romo Andang Binawan, demokrasi di Indonesia mengalami pendangkalan yang cukup signifikan, tetapi negara kerap melakukan pembiaran dan justru terlibat secara tidak langsung dengan mengalah pada tekanan politik yang mengarah pada kedangkalan nilai-nilai demokrasi.

“Nilai-nilai demokrasi bukan malah mendalam, tapi mendangkal. Negara harus hadir membawa kebenaran dan suluh, jadi bukan hanya fisik, tapi secara pemikiran juga,” ujar Andang.

Dari sudut pandang agama, Pendeta Albertus Patty menggambarkan agama di Indonesia tengah berada di persimpangan.

“Agama bisa membawa Indonesia semakin maju atau justru membawa kepada kehancuran. Agama saat ini berada di persimpangan dan seharusnya segala persoalan harus disikapai dengan dewasa. Jangan sampai agama jadi instrumen politik jangka pendek. Negara harus menjaga keanekaragaman dan kemajemukan, jika dipecah belah oleh faktor agama maka bisa hancur baur,” ucap Albertus.

Koalisi Bhinneka memandang demonstrasi pada tanggal 4 November 2016 kemarin sebagai salah satu bukti Indonesia menghargai kebebasan berekspresi meski demo tersebut pada akhirnya ternodai oleh beberapa insiden yang mempertanyakan komitmen kebhinekaan dan persatuan.

Mereka menyayangkan adanya tindakan dan ekspresi kebencian atas nama agama dan permusuhan atas ras tertentu dipertontonkan dengan terang benderang. Selain itu, mereka juga menyayangkan adanya indikasi para elit dan organisasi-organisasi masyarakat yang turut memperkeruh keadaan serta mendengungkan isu penggulingan terhadap pemeritahan yang terpilih secara konstitusional dan demokratis.

Oleh karena itu, Koalisi Bhinneka mengajak seluruh elemen masyarakat dan negara untuk bersikap dan bertindak penuh hormat terhadap berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang sudah menjadi keniscayaan dan jati diri bangsa berbhinneka tunggal ika.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja