KontraS dan Walhi Minta Usut Tuntas Pembunuhan Aktivis Agraria

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) (Ki-Ka) Rudiansyah, Adrian Santosa, Nauli, dan Kurniawan Sabar, saat menggelar jumpa pers terkait peristiwa pembunuhan terhadap aktivis agraria Indra Pelani yang diduga merupakan sebuah kejahatan korporasi yang dilakukan perusahaan di Jambi, yang disampaikan di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (8/4). (Foto-foto: Dedy Istanto).

Kepala Divisi Pemantauan dan Dokumentasi KontraS Adrian Santosa (kiri) saat membacakan hasil temuan investigasi terhadap korban aktivis agraria yang diduga dibunuh, dan meminta kepolisian menyelidiki lebih dalam adanya dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Direktur Walhi Jambi Nauli (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media kronologis terkait hasil temuan investigasi terhadap aktivis agraria Indra Pelani yang diduga dibunuh oleh perusahaan di Jambi.

KontraS dan Walhi saat menggelar jumpa pers terkait hasil investigasi atas peristiwa dugaan pembunuhan terhadap aktivis agraria yang dilakukan pihak perusahaan yang diduga merupakan sebuah kejahatan korporasi.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pengusutan atas penganiayaan dan perampasan hak hidup Indra Pelani.

Indra Pelani adalah aktivis organisasi Serikat Petani Tebo (SPT) Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Hilir, Jambi yang diduga dibunuh. Peristiwa yang menimpa Indra Pelani diduga tidak hanya peristiwa pembunuhan, namun merupakan kelanjutan tindak kejahatan korporasi (corporate crime) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada 18 sampai dengan 25 Maret 2015 di Provinsi Jambi yang mendapatkan sejumlah temuan yang melengkapi dugaan tersebut.

Hasil temuan itu diantaranya kehadiran PT Wira Karya Sakti (WKS) di Jambi telah menimbulkan banyak masalah terkait dengan konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Jambi. Konflik yang terjadi bermula pada 2007 sampai dengan 2013 yang berujung pada penahanan serta peculikan serta penembakan untuk mengusir masyarakat yang ingin mengambil alih lahan tanahnya seluas 7.244 hektare.

Atas konflik yang berujung pada pembunuhan salah satu aktivis agraria itu KontraS dan Walhi serta beberapa lembaga lain di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Elsam, mendesak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam peristiwa tersebut.

Kedua, mendesak kepolisian untuk mengevaluasi prosedur keamanan di PT WKS, kemudian meminta pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh PT WKS dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Dan, terakhir, meminta kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut agar tidak terjadi tindakan intimidasi dan tekanan.

Editor : Sotyati