Kopaja Sepakat Dibayar Rupiah per Kilometer

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) sepakat dibayar rupiah per kilometer setelah berunding dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kesepakatan ini sekaligus menandai kerja sama antara Kopaja dan PT Transjakarta.

“Kopaja akan bekerja sama dengan Transjakarta. Kita akan dibayar rupiah per kilometer. Nanti difungsikannya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, mau di daerah pemukiman, mau di mana saja, kita tempatkan transportasi kita untuk melayani,” ujar Ketua Umum Kopaja Nanang Basuki di Balai Kota DKI, Rabu (24/6).

Sementara itu, armada-armada yang disiapkan untuk angkutan integrasi ini ialah armada terbaik yang telah dilengkapi fasilitas AC dan GPS. Bus-bus Kopaja pun dipilih bus yang baru. Kedepan secara bertahap, peremajaan akan terus dilakukan.

Integrasi Kopaja dan PT Transjakarta tengah digodog dan disiapkan dalam waktu sebulan. Setelah itu, bus terintegrasi dengan sistem pembayaran rupiah per kilometer siap dioperasikan. Dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan ke depan, Nanang menargetkan armada yang disiapkan untuk bus terintegrasi sebanyak 200-300 unit.

“Dalam MoU ini, Kopaja harus memenuhi standar tertentu, kendaraan maupun pengemudinya. Bus harus ber-AC sekarang, pintu ada sensor supaya orang nggak kejepit, pengemudi karena sudah digaji dia harus bersertifikasi yang ditentukan Transjakarta,” ujar Nanang.

Rute dan sistem pembayaran Kopaja pun nanti akan mengikuti rute Transjakarta.  Pembayaran menggunakan e-money melalui mesin tap cash yang disediakan di halte-halte Transjakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap kedepan pembayaran tiket tak lagi menggunakan sistem harian atau single trip seperti kereta, namun mingguan atau bulanan.

“Nanti selama seminggu Anda mau jungkir balik naik bus berapa kali silakan. Terus ada juga pembayaran bulanan. Misalkan bulanan Rp 250.000 atau Rp 200.000, Anda beli tiket selama bulan itu Anda bebas naik. Mau naik turun berapa kali bebas. Ini akan menolong stimulus ekonomi rakyat. Jadi pedagang asongan atau pegawai yang biasa bolak-balik ke mana-mana itu akan murah,” ujar Ahok.

Ahok berencana akan mengucurkan public service obligation (PSO) hingga Rp 3 triliun untuk menyubsidi pengguna angkutan umum.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja