Korut Ingin Dilibatkan Isu Perempuan Penghibur PD II

PYONGYANG, SATUHARAPAN.COM - Korea Utara (Korut) menginginkan dilibatkan dalam kesepakatan yang dicapai antara Korea Selatan dan Jepang atas isu “perempuan penghibur” yang dipaksa bekerja di rumah lokalisasi militer Jepang selama Perang Dunia II (PD II).

“Ada korban perbudakan seksual untuk Tentara Kekaisaran Jepang tidak hanya di selatan Korea tetapi juga di utara,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri seperti dikutip oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada Kamis (5/11) malam.

Beberapa hari setelah Tokyo dan Seoul setuju untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan isu itu, Korea Utara mengisyaratkan bahwa mereka ingin mendapat bagian dari kesepakatan kompensasi yang mungkin muncul.

“Jepang harus mengakui tanggung jawab negara untuk semua kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Korea dan memberi ganti rugi bagi mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh semua rakyat Korea,” ungkap juru bicara tersebut.

Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa mereka akan menetapkan upaya untuk menyelesaikan isu “perempuan penghibur” ketika mereka bertemu di Seoul.   Abe dan  Geun Hye  sepakat  melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah melalui dialog. 

“Presiden (Korea Selatan, Red) mencatat isu 'perempuan penghibur' menjadi kendala terbesar terhadap upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral. Dia menekankan bahwa masalah ini harus cepat diselesaikan dengan cara yang orang-orang kami bisa menerima,” kata penasihat senior Park untuk urusan luar negeri dan  keamanan Nasional, Kim Kyou Hyun,  hari Senin (2/11). (Ant/AFP).

Ikuti berita kami di Facebook

Editor : Eben E. Siadari