KPI: TV Berpihak pada Capres Rugikan Masyarakat
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan, keberpihakan sejumlah stasiun televisi milik petinggi partai politik kepada kubu Bakal Calon Presiden Republik Indonesia 2014, Joko Widodo atau Prabowo Subianto, dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut pun dapat digolongkan pada kategori pelanggaran etika penyiaran.
"Berdasarkan pemantauan KPI menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, kami menilai beberapa televisi menunjukkan ketidaknetralan. Hal tersebut bisa masuk dapat masuk kategori pelanggaran etika penyiaran, karena mereka merugikan masyarakat," ucap Komisioner KPI bidang pengawasan, Agatha Lily, seperti dilansir dari situs bbc.co.uk.
Menurutnya, sejumlah televisi berlomba memanfaatkan frekuensi yang dimiliki publik demi kepentingan salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Hal ini tampak bukan hanya pada durasi, tetapi juga frekuensi kemunculan capres tersebut. Bahkan kecenderungan pemberitaan dan penayangan iklan yang tidak netral jelang pilpres," Agatha menambahkan.
Agar Pandangan Berbeda
Sejumlah pemilik media televisi telah bergabung dalam koalisi pendukung kedua pasangan bakal capres dan cawapres. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh (Pemimpin Media Group) yang memiliki saluran Metro TV mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sedangkan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie nan menjadi pemilik dua stasiun televisi, TV One dan ANTV, menyataan dukungannya bagi Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).
Pasangan Prabowo Hatta juga telah mendapat dukungan dari pemilik MNC Group (RCTI, MNC TV, dan Global TV), usai mengundurkan diri dari Partai Hanura, yang mendukung pasangan Jokowi –JK.
Menanggapi hal tersebut Wakil Pemimpin Redaksi TV One, Totok Suryanto mengatakan setiap pemirsa televisi memiliki hak sepenuhnya untuk tidak mengikuti berita yang mereka sajikan.
"Jika tidak sependapat, tidak perlu diikuti media itu. Namun, setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda-beda arahnya. Artinya, kalau semua media cuma memiliki satu pandangan terhadap suatu persoalan, masyarakat rugi, karena hanya dapat satu arah " kata Totok.
Metro TV Membantah
Sementara itu, Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo, membantah anggapan bahwa medianya tidak berimbang dan cenderung memihak calon presiden tertentu. "Kami bukan politikus, bukan corong, dan bukan media terafiliasi," ucap Suryopratomo.
Menurut rencana, KPI segera mengumumkan temuannya pada pekan ini. Bila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menegur pimpinan media televisi tersebut hingga menghentikan acara yang dianggap melanggar etika penyiaran. (bbc.co.uk)
Editor : Bayu Probo
Empat Kue Tradisional Natal dari Berbagai Negara
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Perayaan Natal pastinya selalu dipenuhi dengan makanan-makanan berat untu...