KPK Dapat Masukan Progresif dari Mantan Kapolri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kapolri 2005-2008 Jenderal Pol (Purn) Sutanto memberikan masukan untuk rencana strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019, dengan salah satunya menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan, serta sinergi yang kuat antara KPK, polisi, dan kejaksaan.

"Saran saya sampaikan tadi untuk bisa dilengkapi dan diakomodir dalam Renstra. Misalnya harus berimbang antara pencegahan dan penindakan, baru jangka panjang kita tekankan untuk pencegahan manakala masalah-masalah korupsi ini semakin berkurang," kata Sutanto di Gedung KPK Jakarta, hari Rabu (16/9).

Kepala Badan Intelijen Negara periode 2009-2011 itu mengharapkan KPK-Polri semakin bersinergi di masa mendatang.

"Tentu nanti (KPK-Polri) akan bersinergi karena ini sama-sama menghadapi kasus yang besar di luar, memerlukan sinergi yang kuat antarpenegak hukum, KPK, Polri, dan kejaksaan," kata dia.

Sinergi itu diatur dalam aturan yang sudah ada. "Selama ini sudah ada (koordinasi), tapi perlu ditingkatkan lagi," ungkap Sutanto yang mengaku tidak membahas kasus khusus dalam pertemuan itu.

Sedangkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan itu bukan kali pertama KPK mengundang sejumlah tokoh untuk menyusun Renstra 2015-2019.

Sebelumnya KPK pernah mengundang mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mankusubroto, dan mantan Wakil Ketua KPK, yang saat ini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amin Sunaryadi.

"Kita juga akan mengundang pakar dari sisi hukum.Kami berencana mengundang Prof Romli Artasasmita untuk memberi masukan. Dia ini kan kritis terhadap KPK, sehingga harapan masukan dari Prof Romli bisa ikut memperbaiki KPK. Kami berencana juga mengundang anggota DPR memberi masukan, terutama Komisi III yang selama ini mitra atau pengawas kerja di KPK," kata Johan.

Renstra ini berisi kepentingan nasional KPK pada bidang penindakan dan pencegahan.

"Ada tiga poin kalau tidak salah, yaitu natural resources, pendapatan atau penerimaan negara, dan yang berkaitan dengan infrastruktur serta berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti swasembada pangan, kesehatan, dan sebagainya," kata dia.

Menurut Johan, Renstra KPK disusun oleh panitia khusus yang bertugas memilih para pakar. (Ant)

Editor : Sotyati