KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aktivis masyarakat sipil Papua menggelar aksi mendesak KPK untuk memeriksa kasus korupsi di Papua yang digelar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (27/9).

Aksi damai warga ditandai dengan aksi bungkam dengan membawa atribut berupa poster berisi tuntutan dengan mengenakan pakaian adat untuk mendesak KPK memeriksa Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano atas dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan jabatan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.

Selain mengggelar aksi, perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparasi dan Independensi Indonesia (PASTI) juga menyerahkan laporan dan berkas sebagai bukti untuk ditindaklanjuti kepada KPK.

Dalam keterangan tertulis, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wali kota petahana berupa kasus dugaan penyimpangan administrasi, berupa pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) fiktif dengan modus pemalsuan data pegawai.

Selain itu, kasus dugaan penyimpangan alokasi anggaran tahun 2014 untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita yang disinyalir banyak keluarga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik.

Aksi yang digelar pukul 14.00 WIB berlangsung secara damai sampai akhirnya membubarkan diri setelah menyerahkan laporan. 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum