KPK: Penyelenggara Pemilu Jangan Permainkan Nasib Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bermain-main dalam proses perhitungan suara hasil Pemilu Presiden 2014 karena terkait dengan nasib rakyat.

"Kami imbau penyelenggara pilpres karena hal ini menentukan nasib negara, jangan main-main dengan nasib rakyat yang ratusan juta. KPK tidak tidur, kalau ada laporan masyarakat tentang kongkalikong dari peserta pilpres dan penyelenggara pemilu tentu akan kami tindak lanjuti," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta pada Kamis (11/7).

Penghitungan suara resmi dari KPU baru akan diumumkan 22 Juli 2014, tetapi dua kubu calon presiden dan wakil presiden mengklaim kemenangan masing-masing berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.

Johan Budi menyatakan KPK tidak secara langsung mengawasi KPU maupun Bawaslu.

"Kalau KPK dikatakan mengawasi KPU-Bawaslu tentu tidak, tapi kalau masyarakat punya informasi ada dugaan kongkalikung peserta pilpres dengan KPU, silakan dilaporkan ke KPK, itu yang menjadi domain KPK karena KPU adalah penyelenggara negara," tambah Johan Budi.

Artinya, Johan mengimbau masyarakat yang punya informasi yang dapat dipertangungjawabkan mengenai kongkalikong antara penyelenggara pemilu dan peserta pilpres dapat melaporkan ke KPK.

Sejak Kamis (11/7) hingga Jumat (12/7) dilakukan rekapitulasi di tingkat desa-kelurahan yang dikelola Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selanjutnya rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13-15 Juli, di tingkat kabupaten-kota oleh KPU setempat mulai 16-17 Juli, dan di KPU provinsi pada 18-19 Juli.

Tahapan terakhir adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Pusat selama tiga hari mulai 20-22 Juli 2014. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja