Krisis Politik Mesir: Menlu Mengundurkan Diri, Militer Sampaikan Ultimatum

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Mohamed Kamel Amr, mengajukan pengunduran diri dari kabinet yang dipimpin Presiden Mohammed Morsi, Selasa (2/7). Sebelumnya ada lima menteri lain yang telah mengundurkan diri, sebagai buintut krisis politik di negara itu, di mana jutaan demonstran meminta Morsi mengundurkan diri.

Pada hari Minggu (30/6) jutaan rakyat di berbagai kota di Mesir berdemonstrasi menuntut Morsi yang dipilih menjadi presiden dan didukung oleh kelompok Ikhwanul Muslimin untuk mengundurkan diri.

Mererka meneriakkan kata-kata: “Mundur!” dan menyebutkan pemerintahan Mubarak (Presiden Mesir sebelum revolusi 2011) sebagai korup, tetapi Morsi lebih korup. Masalah politik di Mesir juga berkembang berkaitan dengan kekerasan sektarian yang membuat Mesir terus disorot dan ekonominya merosot.

Protes besar terus berlanjut hingga hari Senin, dan delapan orang dilaporkan meninggal. Para demonstran disebutkan menyerang markas Ikhwanul Muslimin milik Presiden Morsi. Sementara di kawasan Suez di timur Kairo, disebutkan terjadi kontak senjata dan bentrokan antara demonstran dan pendukung Morsi.

Berkaitan dengan berita munculnya ultimatum untuk penyelesaian krisis politik, pihak Militer Mesir telah membantah mengeluarkan ultimatum dengan batas waktu 48 jam sebagai suatu tindakan kudeta.

Militer sebelumnya mengatakan akan menawarkan "peta jalan" bagi perdamaian jika Presiden Mohammed Morsi dan lawan-lawan politiknya gagal memenuhi kehendak rakyat. Morsi sendiri terlah menyatakan menolak ultimatum, dan dia akan melanjutkan rencana rekonsiliasi nasional yang dibuatnya sendiri.

Masalah ultimatum dan luasnya aksi demonstrasi banyak ditarfsirkan sebagai proses menuju berakhirnya pemerintahan Morsi yang didukung oleh kelompok Muslim Ikhwanul Muslimin.

Dalam sebuah pengumuman yang dibacakan melalui TV Mesir, Menteri Pertahanan dan Kepala Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, menyebutkan bahwa protes yang digelar kali ini berkaitan dengan setahun pemerintahan Morsi merupakan aksi yang belum pernah terjadi ketika rakyat mengekspresikan kehendak mereka.

Sang Jenderal juga mengatakan, tentara telah ditempatkan di posisi strategis di Kairo. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah dan pihak oposisi mempunyai waktu 48 jam untuk menyetujui jalan ke depan atau pihaknya akan campur tangan dengan rencananya sendiri.

Editor : Sabar Subekti