Kudeta Thailand, Militer: Banyak Tahanan Dibebaskan

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM – Militer Thailand mengklaim telah membebaskan 124 tahanan, di antaranya politisi dan aktivis yang ditahan setelah kudeta.

Juru bicara militer mengatakan sebanyak 253 orang telah dipanggil, 53 tidak melapor dan 76 lainnya berada dalam tahanan. Kondisi pembebasan tampaknya memuat persetujuan untuk menghindari aktivitas politik dan melaporkan perjalanan kepada militer, kata koresponden BBC.

Para pemimpin kudeta yang mengambil alih kuasa minggu lalu menerima dukungan dari kerajaan pada Senin (26/5). Sementara itu, mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra telah dibebaskan namun pergerakannya masih dibatasi.

Selain para politisi dan aktivis, para akademisi juga menjadi tahanan.

Militer merebut kekuasaan pada Kamis (22/5) dan mengatakan keinginannya untuk mengembalikan stabilitas negara setelah berbulan-bulan terjadi kerusuhan.

Gerakan itu terjadi setelah aksi protes pengunjuk rasa terhadap pemerintahan Yingluck mengalami jalan buntu selama enam bulan. Paling tidak 28 orang terbunuh dan ratusan lainnya terluka selama protes berlangsung.

Namun kudeta yang telah menggantikan pemerintah terpilih telah menimbulkan kecaman dari dunia internasional.

Para pemimpin gerakan antipemerintah telah dibebaskan dari tahanan namun perwakilan yang mendukung pemerintah masih ditahan.

Beberapa koresponden mengatakan juga ada skeptisisme mengenai jumlah orang yang berada dalam tahanan, dengan laporan yang lebih luas mengenai penahanan.

Kelompok hak asasi telah menunjukkan tanda bahaya atas penahanan yang terjadi seperti ketatnya pembatasan terhadap media.

Stasiun televisi pada Rabu (21/5) menayangkan cuplikan ketika militer menunjukkan lima tahanan, termasuk pemimpin kelompok propemerintah “kaus merah” Jatuporn Prompan di sebuah lokasi tak dikenal sebagai bukti bahwa tahanan diperlakukan baik.

Para ahli mengatakan kudeta itu tidak mungkin bisa memulihkan perpecahan politik di negara itu. Politik Thailand telah menemui jalan buntu sejak 2006, ketika militer menggulingkan kakak laki-laki Yingluck, Thaksin Shinawatra. Keduanya mendapatkan dukungan yang kuat di wilayah pedesaan dan wilayah utara, memenangkan mereka dalam pemilihan umum.

Sebaliknya, banyak di kelas menengah dan kalangan elit kota – terdiri dari jantung gerakan antipemerintah yang dimulai pada November 2013 – menentang mereka secara keras. (bbc.com)

Editor : Bayu Probo