Laporan Gereja Katolik Australia: Radikalisasi Muslim Ancam Papua

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM - Sebuah laporan yang belum dipublikasikan kepada publik oleh lembaga yang berada di bawah naungan Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, mengatakan telah terjadi radikalisasi Muslim di Papua yang mengancam penduduk asli setempat.
 
Laporan itu mendokumentasikan radikalisasi Muslim di provinsi yang berpenduduk dominan Kristen tersebut, dimana para milisi Muslim dikatakan secara aktif membakar rumah-rumah para warga Papua.

Isi laporan ini dihimpun oleh Shadow Human Right Fact Finding Mission to West Papua yang dibentuk oleh Brisbane Catholic Justice and Peace Commission, menyusul kunjungan mereka ke Papua  bulan lalu.

Adanya laporan ini diinformasikan oleh catholicleader.com.au, yang menurunkan tulisan pada Kamis (9/3).

satuharapan.com kini sedang mengkonfirmasi hal ini kepada pihak yang terkait.

Salah satu penasihat senior Presiden Joko Widodo untuk urusan Papua, Michael Manufandu, belum dapat memberikan jawaban ketika dihubungi oleh satuharapan.com hari ini (10/3), karena sedang rapat di Sorong.

"Ada bukti yang jelas tentang kekerasan yang sedang berlangsung, intimidasi dan pelecehan oleh pasukan keamanan Indonesia," kata Peter Arndt, executive officer Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, yang mendampingi Suster Susan Connelly, dalam melakukan penelitian untuk laporan itu ke Papua bulan lalu.

Menurut Arndt, radikalisasi sedang terjadi di Papua, "dengan beberapa milisi yang sangat aktif di dekat perbatasan dengan PNG."

"Mereka membakar rumah warga Papua. Mereka direkrut sebagai penebang liar. kamp dan penebangan mereka dilindungi dengan baik oleh militer."

 "Militer tentu membunuh orang-orang, dan menutup akses terhadap orang Papua dalam semua bidang kehidupan, yang merupakan genosida gerak lambat," lanjut dia.

Pendapat umum yang dihadapi, menurut laporan itu, adalah bahwa Indonesia telah gagal total melakukan pembangunan di Papua.

"Pemerintah Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada rakyat Papua atau melindungi mereka."

"Dikatakan bahwa kebanyakan pemimpin gereja mencoba untuk menangani masalah satu per satu, tapi seluruh gambar harus dipandang sebagai serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menaklukkan orang-orang Papua."

"Dalam setiap sektor pemerintah, sistem dirancang sebagai taktik Indonesia untuk menghancurkan orang Papua."

"Pemukulan dan penyiksaan yang digunakan, tetapi juga aspek-aspek ekonomi dari kurangnya kesempatan, yang meminggirkan masyarakat adat, pengambilalihan tanah oleh perusahaan ... adalah bagian dari rencana," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari