Laporan Menilai PBB Gagal Atasi Krisis Suriah

SATUHARAPAN.COM – Sejumlah organisasi yang bergerak pada hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) telah gagal melaksanakan resolusi untuk melindungi dan membantu warga sipil di Suriah.

Laporan situasi Suriah tahun 2014 itu dikeluarkan oleh 21 badan bantuan, termasuk Save the Children dan Oxfam, dan menyebutkan hal itu sebagai "tahun terburuk" bagi warga sipil sejak konflik dimulai pada tahun 2011.

"Kenyataan pahit adalah bahwa Dewan Keamanan telah gagal untuk melaksanakan resolusi tersebut," kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, salah satu kelompok yang menyusun laporan yang berjudul:  “Failing Syria” itu.

"Para pihak dalam konflik bertindak dengan impunitas dan mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan, warga sipil tidak dilindungi dan akses mereka ke bantuan belum membaik," kata dia menambahkan.

Gagal Lindungi Non Kombatan

Konflik Suriah telah memasuki tahun kelima, lembaga bantuan mengatakan pada hari Kamis (12/3) menyampaikan laporan yang menyebutkan DK PBB gagal mengurangi penderitaan warga sipil.

Krisis Suriah dimulai ketika demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berubah menjadi kekerasan yang memicu pemberontakan pada Maret 2011. Perang saudara diperkirakan membunuh sedikitnya 200.000 orang.

Tiga resolusi DK PBB yang diadopsi tahun lalu berisi desakan pelaku bersenjata di Suriah untuk melindungi non kombatan, dan bertujuan mengamankan akses yang lebih besar pada bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga Suriah.

"Namun, resolusi, dan harapan yang mereka berikan... telah diabaikan atau dirusak oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, oleh negara-negara anggota PBB lainnya dan bahkan oleh anggota (Dewan Keamanan) itu sendiri," kata laporan itu.

Turun 71 Persen

Tahun 2014 adalah tahun yang mematikan dalam konflik, dengan sedikitnya 76.000 orang meninggal dari total korban lebih dari 210.000 orang sejak dimulai pada tanggal 15 Maret 2011. Namun sejuah ini akhir konflik belum terlihat

"Ini adalah pengkhianatan cita-cita kita, karena kita tidak seharusnya menonton orang menderita dan meninggal pada tahun 2015," kata Jan Egeland.  Dia mengkritik pemberontak dan pasukan rezim yang tanpa pandang bulu menargetkan infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan.

Laporan itu menyebutkan 4,8 juta warga Suriah tinggal di daerah yang sudah ditentukan oleh PBB, namun daerah itu sulit dijangkau untuk pengiriman bantuan, yang hanya bisa dua kali dalam tahun 2013.

Selain itu, kebutuhan meningkat, namun tidak cukup dana. Hanya 57 persen dana terpenuhi dari kebutuhan untuk pengungsi pada tahun 2014. Hal itu berarti turun 71 persen dari dana pada tahun 2013.

Kepada kantor berita AFP, Egeland mengatakan, tahun depan PBB membutuhkan sekitar US$ 8,4 miliar untuk membantu warga sipil Suriah. "Ini seperenam dari biaya Olimpiade Sochi 2013. Jadi, bagaimana Rusia mampu membiayai Olimpiade Sochi, tetapi tidak mampu berkontribusi yang cukup besar untuk operasi kekurangan dana ini," kata dia mempertanyakan.