Larang Motor, Basuki Tak Main Mata dengan Produsen Mobil

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah jika Pemerintah DKI Jakarta main mata dengan produsen mobil atas pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor.

Menurutnya isu itu hanya digulirkan produsen tertentu yang tidak setuju dengan program (Pemprov) yang melarang motor melintas jalan protokol.

“Kalau kongkalikong, justru kenapa enggak mau bilang industri motor marah? Karena pembelian motor turun,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Laki-laki yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, seharusnya yang harus marah terhadap kebijakannya itu adalah pengguna mobil, karena pengguna mobil karena terkena Electronic Road Pricing (ERP). Itu menyebabkan pengendara mobil pribadi tidak leluasa memakai jalan sebab ada biaya yang mahal yang harus mereka keluarkan saat melewati jalan-jalan protokol.

Selain itu, warga DKI yang membeli mobil baru akan dikenakan pajak progresif. Tahun ini, pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta akan mengalami kenaikan hingga 150 persen.

Pajak progresif dimulai dua persen untuk kendaraan kedua—sebelumnya 1,5 persen. Kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120 persen, yakni dari 2,5 persen menjadi 6 persen. Kendaraan keempat dan seterusnya, pajak sebesar 10 persen —sebelumnya 4 persen. Kenaikan pajak pemilik kendaraan keempat 150 persen.

Terkait pajak progresif Ahok mengomentari cara orang untuk mengakalinya. “Terus kalau beli mobil, tidak punya NPWP, saya kejar. NPWP kamu yang sudah (ada) saya kejar, saya bandingkan dengan pajak mobil yang Anda punya,” kata dia. Berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah dapat mengetahui profil penghasilan seseorang.

“Jadi kalau kamu pakai nama sopir kamu, yang enggak sesuai, kita kejar habis. Jadi kongkalikong di mana? Ngaco saja!”

“Tidak ada lagi masyarakat Ibu Kota yang membeli mobil dengan nama orang lain,” katanya.

Editor : Bayu Probo