Lenyapnya Daya Pikat Reformasi Ekonomi Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tentu saja Presiden Joko Widodo masih tetap magnet bagi rakyat Indonesia. Popularitasnya tetap tinggi. Kemana dia pergi rakyat menyambutnya antusias. Apalagi saat-saat beliau berdialog yang diujungi dengan hadiah sepeda.

Tetapi tampaknya tidak demikian halnya bila beliau bicara reformasi ekonomi. Kelihatannya daya pikatnya semakin lemah bahkan lenyap. Apalagi para menterinya. Kebanyakan mereka menjadi berita tatkala melakukan aksi-aksi populis (semisal tidur di kursi bandara) ketimbang bicara tentang kebijakan ekonomi yang substantif. Seringkali pemberitaan tentang mereka lebih tertuju pada pakaian apa yang mereka kenakan, makanan apa yang mereka santap (yang pasti diharapkan membawa pencitraan dekat dengan rakyat), ketimbang yang benar-benar berkaitan dengan pencapaian tupoksi mereka.

Terakhir kali kita menyaksikan Pak Jokowi yang powerful dalam reformasi ekonomi ialah ketika mencanangkan pengampunan pajak. Seusai reformasi pajak yang kepepet itu, tak lagi terdengar ada pembicaraan Pak Jokowi tentang ekonomi yang menggugah. Bahkan lebih sering ia mengeluh. Masih banyak perintahnya yang belum dijalankan.

Mungkin publik sudah bisa memaafkan bila Pak Jokowi belum mampu mewujudkan janji kampanyenya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen hingga tahun 2019. Tetapi tentu publik juga tak bisa menutup mata terhadap anomali  belanja pemerintah. Di satu sisi pengeluaran digenjot begitu rupa, tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi jauh dari target: 4,79 persen pada 2015, 5,2 pada 2016 dan kemungkinan hanya 5,17 persen (turun dari proyeksi 5,2 persen sebelumnya) pada 2017.

Rencana besar membangun infrastruktur dengan mengandalkan investasi swasta asing maupun domestik memang sangat menjanjikan. Tetapi tampaknya banyak pekerjaan rumah yang belum dikerjakan. Akibatnya investasi yang diharapkan tak kunjung datang. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan investasi asing terus melambat.

Sementara itu lemahnya pertumbuhan ekonomi domestik tak cukup untuk bisa menunjang pendapatan pemerintah lewat pajak. Akibatnya, belanja pemerintah yang terkesan high profile dan dipaksakan terpaksa ditutup dengan utang. Dan tidak perlu dibantah, pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali menarik utang luar negeri dalam tiga tahun terakhir.  

Sampai dengan akhir April 2017, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Itu berarti bertambah Rp 1.062 triliun hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Pada 2017, utang tersebut kemungkinan akan bertambah Rp 379,5 triliun menjadi Rp 3.864,9 triliun. Itu terjadi di tengah gaya hidup aparatur sipil negara yang dimanja dengan gaji ke-13, THR, dan bertambahnya libur serta cuti bersama.

Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, lonjakan utang ini cukup berarti. Utang yang ditarik oleh pemerintahan Jokowi-JK selama 2,5 tahun nyaris setara dengan utang pemerintahan SBY selama lima tahun. Walau masih aman, di masa pemerintahan Pak Jokowi yang mengusung gagasan nasionalisme dan kemandirian, rasio utang terhadap PDB justru bergeser ke atas (bukan malahan turun), dari 22-24 persen menjadi 27-28 persen.

Bukan rahasia lagi, penyebabnya adalah kebijakan dan pengelolaan anggaran yang tidak kredibel: target pajak yang terlalu tinggi di satu sisi dan belanja yang terlalu besar, di sisi lain, yang terpaksa harus ditutupi dengan utang. Ironisnya, kejadiannya bukan hanya sekali, tetapi berulang pada 2016. Untungnya Pak Jokowi masih dapat menyelamatkannya dengan resuhffle kabinet yang tak terhindarkan.
 
Di awal pemerintahannya, sebagaimana dicatat oleh Wartawan Nikkei Asian Review, Jun Suzuki, Pak Jokowi menjanjikan reformasi ekonomi yang meyakinkan. Dan harus diakui dunia bisnis di dalam dan di luar negeri, terpikat berat. Lalu satu demi satu paket kebijakan ekonomi diluncurkan. Awalnya menawan. Tetapi lama-lama kelihatan seperti kelelahan.

Paket kebijakan ekonomi terbaru, yang diluncurkan pada hari Kamis (15/06 lalu) adalah yang ke-15 dan katanya akan dilanjutkan dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 dan ke-17.  Namun sebagaimana kita saksikan,  daya tembusnya semakin hari semakin tumpul. Apa yang menjadi keluhan selama ini tak kunjung teratasi: restriksi berbisnis yang masih membuat jengkel para investor, biaya ekonomi yang tetap tinggi  dan malahan bertambah dalam bentuk regulasi-regulasi baru. Suzuki bahkan memiliki kesan, pemerintah Jokowi kehilangan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi ekonominya.

Akibatnya, pertumbuhan investasi dari luar negeri yang dinanti-nanti kini malah merosot. Data terakhir menunjukkan, sebagaimana dilansir dari Nikkei Asia Review, pertumbuhan investasi asing pada kuartal pertama (Januari-Maret) tahun ini hanya 0,9 persen. Bandingkan dengan 2,1 persen pada kuartal keempat tahun 2016 yang mencapai 2,1 persen. Bahkan angka ini sudah jauh turun bila dibanding kuartal pertama 2016 yang mencatat pertumbuhan dua digit.

Belum lama ini Standard & Poor's menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade, yang dianggap akan menaikkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Tetapi kita tidak boleh lupa, pemeringkatan S & P lebih karena kinerja pengelolaan ekonomi makro, moneter dan sistem keuangan. Bagaimana ia terefleksi pada sektor ekonomi riel, khususnya investasi belum tampak.

Lalu apa sebetulnya yang terjadi dengan reformasi ekonomi Jokowi? Mengapa daya pikatnya terkesan melemah di mata investor global?

Ada tiga hal yang dapat dikemukakan. Pertama, tidak bisa dipungkiri kegaduhan politik yang diwarnai oleh bangkitnya sentimen agama dan SARA pasca Pilkada DKI Jakarta ikut mempengaruhi perspektif investor asing. Mereka, menurut Jun Suzuki, kembali mengingat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, ketika massa menyerang minoritas etnis Tionghoa, menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas. Penjarahan dan pembakaran melumpuhkan perekonomian negara ketika itu. Ekspatriat tidak punya pilihan kecuali melarikan diri. Ini turut mempengaruhi sentimen investasi asing ke Indonesia.

Pada saat yang sama, fokus pemerintah dalam memulihkan bangsa yang nyaris terbelah ini, menyebabkan reformasi ekonomi tampaknya menjadi nomor dua, kebalikan dari di awal ketika Jokowi menjabat, saat reformasi ekonomi mendapat prioritas utama.

Untuk hal ini, langkah Jokowi dengan pemantapan ideologi Pancasila layak didukung. Upayanya untuk membendung menjalarnya sentimen negatif di ranah politik ke ranah ekonomi dan bisnis juga perlu dibantu.

Kedua, melemahnya reformasi ekonomi Jokowi tampaknya ada hubungannya dengan semakin terasa rutinnya paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Ia bahkan seakan jadi  formalitas belaka, sekadar untuk memenuhi keharusan karena diperintahkan oleh presiden.

Di era Orde Baru, ada istilah deregulation fatique, untuk menggambarkan semakin tak berdayanya deregulasi sehingga tak berdampak pada perekonomian. Bisa jadi karena paket kebijakan ekonomi itu dipandang sebagai panacea, obat bagi segala penyakit ekonomi. Ada ilusi bahwa dengan merumuskan paket kebijakan, masalah sudah teratasi sehingga mengabaikan bahkan melupakan implementasinya.

Tetapi kemungkinan lain yang lebih tepat adalah karena paket kebijakan itu tampaknya digodok dalam semangat untuk tampil menunjukkan bahwa pemerintah 'sudah bekerja' ketimbang mengharapkan bagaimana ia efektif ketika dilaksanakan. Paket Kebijakan Ekonomi 15 yang diumumkan pada hari Kamis lalu, misalnya, sesungguhnya dapat dikatakan bukan paket kebijakan ekonomi yang sudah siap implementasi. Ada yang menyebutnya sebagai 'paket setengah matang.' Mengapa? Karena paket itu masih mengharuskan pemerintah mengerjakan pekerjaan rumahnya, yakni mengeluarkan sekitar 18 kebijakan, dalam bentuk menghapus, mengubah dan menerbitkan peraturan presiden,peraturan menteri, surat edaran dan lain-lain. Bukankah substansi sebuah deregulasi seharusnya adalah ketika apa yang harus dihapus, diubah dan diterbitkan itu sudah benar-benar menjadi kenyataan?

Semakin terasa melelahkannya memahami paket demi paket kebijakan ini ialah pernyataan pemerintah yang menjanjikan akan ada lagi Paket Kebijakan Ekonomi 16 dan 17. Dapat dibayangkan, ketika dunia usaha masih berusaha mempelajari Paket Kebijakan Ekonomi 15 dengan seksama, pemerintah sudah menjanjikan akan mengeluarkan paket kebijakan berikutnya yang tentu saja  menjadi sebentuk ketidakpastian baru. Kita dibingungkan oleh hujan paket kebijakan yang tak tahu kapan berakhir.

Ketiga, semakin tumpulnya daya tembus paket-paket kebijakan ekonomi ini ada kemungkinan disebabkan ia hanya berputar-putar pada urusan deregulasi dan re-regulasi yang tidak bersambung dengan kebutuhan. Deregulasi dan re-regulasi hanya bermula dan berakhir di atas kertas karena keengganan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit.

Bank Dunia (yang selalu memuji ekonomi Indonesia, bahkan saat-saat ekonomi Indonesia sudah nyaris kolaps pada krisis ekonomi 1998) dengan bahasa yang penuh nuansa mengingatkannya dalam laporannya yang terbaru tentang perekonomian Indonesia. Bank Dunia mengatakan dalam melanjutkan reformasi struktural dalam perekonomian, Indonesia akan menghadapi pilihan-pilihan sulit dan tidak populer. Peringatan Bank Dunia ini tidak sulit dipahami karena pada saatnya reformasi akan menyangkut kepentingan elit bisnis dan politik yang mungkin dekat dengan kekuasaan. Secara khusus Bank Dunia menyoroti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menjadi penghambat masuknya investasi asing, yang sangat diperlukan Jokowi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ambisius. Mengambil pilihan sulit, itulah kata kuncinya. Dan kelihatannya Pak Jokowi sesungguhnya ahlinya dalam hal ini.

Dengan mengemukakan kenyataan tidak enak ini lewat kolom editorial ini, tentu saja kita tidak bermaksud menutup mata terhadap capaian-capaian ekonomi yang sudah banyak ditorehkan oleh pemerintahan beliau. Hal itu tak mungkin terhapus. Sejarah mencatatnya. Rakyat banyak juga merasakan manfaatnya. Dan justru karena itu, dengan capaian-capaian yang sudah ada, alangkah baiknya jika ini menjadi bekal beliau untuk lebih tegas dalam mengambil pilihan-pilihan sulit dalam mendorong reformasi ekonomi dan melecut birokrasi. Sehingga daya pikat Indonesia di mata investor pulih kembali. Dan Bapak Jokowi dapat lebih leluasa lagi menghibur rakyat dengan membagi-bagi sepeda.