LSM Kecewa terhadap Parpol terkait Pelanggaran HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Setara Institute, dan Imparsial, kecewa terhadap sikap sejumlah parpol terkait rekam jejak pelanggaran HAM berat.

Siaran pers bersama beberapa LSM tersebut yang diterima di Jakarta, Kamis (10/4), menyebutkan kekecewaan itu ditujukan terhadap sikap parpol yang dalam rekam jejaknya seringkali tidak berpihak pada pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat karena tersandera kepentingan politik satu sama lain.

Kekecewaan itu antara lain terkait peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II yang sebagian fraksi menyatakan bahwa berbagai peristiwa tersebut bukan pelanggaran HAM berat, begitu pula dengan penolakan beragam fraksi pada 2007 terkait rekomendasi agar peristiwa Trisakti dan Semanggi di bawa ke sidang paripurna untuk membahas agenda pengadilan HAM.

Selain itu, kekecewaan lainnya adalah terkait dengan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 di mana hasilnya adalah merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi antipenghilangan paksa.

Namun, Komisi I DPR memutuskan untuk menunda pembahasan ratifikasi konvensi yang sebenarnya bisa menjadi bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Untuk itu, LSM menyerukan kepada publik untuk tidak memilih partai yang mengusung capres pelanggar HAM berat atau setidaknya mengusung capres yang memiliki rekam jejak buruk di masa lampau terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Berbagai LSM tersebut menegaskan parpol harusnya memperhatikan dengan cermat dan sungguh terhadap kewajiban penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Bukan sebaliknya, menurut LSM, mengusung capres pelanggar HAM berat yang pada masa lampau bertindak sebagai penanggung jawab komando dalam peristiwa Penculikan Penghilangan Paksa, Trisakti, Semanggi I Semanggi II, Mei 1998. (Ant)