Mahinda Rajapaksa Akui Kekalahan dalam Pemilihan Presiden

KOLOMBO, SATUHARAPAN.COM – Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengakui kekalahan menurut media resmi Sri Lanka pada Jumat (9/1). Pengakuan itu dilontarkannya menyusul tanda-tanda kemenangan pemilihan presiden yang jelas dari oposisinya Maithripala Sirisena.

Sementara itu, kediamannya pada Jumat pagi tampak sepi dan dikosongkan.  

Hingga kini hasil akhir belum diumumkan. Namun, Sirisena diperkirakan akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat sekitar 4 juta suara.

"Presiden Rajapaksa meninggalkan ‘Temple Trees’, tunduk pada mandat rakyat dalam pemilihan presiden,” menurut sebuah pernyataan dari kantor Rajapaksa seperti dikutip situs berita The Hindu.

"Presiden telah berbicara dengan ketua partai oposisi, Ranil Wickremesinghe, dan menyampaikan keinginannya untuk membiarkan presiden baru mengambil alih jabatannya tanpa halangan,” kata salah satu narasumber dari kantor Rajapaksa.

Sri Lanka pada Kamis (8/1) melangsungkan pemilihan presiden secara damai. Ada beberapa ledakan sporadis di utara pulau itu, tetapi tidak ada korban cedera atau kerusakan yang dilaporkan.

Sri Lanka mengikuti sistem suara-kertas, dan penghitungan dimulai pada Kamis malam.

Padahal, sebelumnya kelompok pemantau lokal pemilihan umum (pemilu) presiden di Sri Lanka melaporkan berbagai tindak kekerasan, seperti intimidasi dan ancaman terkait selama kampanye.

Kampanye sebelumnya berlangsung selama sebulan dan ditutup pada Senin (5/1).

Pusat Monitoring Kekerasan Pemilu (CMEV) mendata setidaknya terdapat 237 insiden besar dan 183 insiden kecil selama kampanye. Pihak monitoring juga melaporkan dimungkinkan terdapat 22 serangan senjata api saat kampanye berlangsung.

Mereka juga mendokumentasikan penyalahgunaan tayangan media pemerintah Sri Lanka, Freedom Party.

Dalam catatan Pusat Monitoring Kekerasan Pemilu (CMEV), dilaporkan penyalahgunaan media oleh partai yang berkuasa. Pihak monitoring melaporkan, media pemerintah secara terbuka meminta orang untuk memilih Presiden Mahinda Rajapaksa. Fenomena ini menandai reputasi buruk Mahinda terhadap catatan sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Sri Lanka selama kampanye pemilihan presiden awal 2015. 

Secara terbuka, organisasi HAM dunia (Human Right Watch/HRW) menyatakan pihak berwenang di Sri Lanka sebelum pemilu harus memastikan masyarakat memiliki akses yang aman ke tempat pemungutan suara untuk melakukan pemilihan suara presiden.

Editor : Sotyati