“Manajemen Bukan Kebutuhan Utama KPK”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jhon Kennedy Azis, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan harus diisi sosok yang kredibilitas di bidang hukum. Sebab, lembaga tersebut harus melakukan penguatan di sektor pencegahan dan penindakan. Sementara pada sektor manajemen, bukan fokus utama KPK.

“Karena KPK itu lembaga hukum maka dibutuhkan orang yang kredibel di bidang hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Manajemen bukan tidak penting, tapi itu bukan kebutuhan utama,” ucap Jhon saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut dia, delapan nama calon pemimpin KPK yang saat ini telah berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, adalah nama-nama baru dalam kancah penindakan hukum Tanah Air. Dia pun berharap delapan nama yang nantinya akan bergabung dengan dua calon pemimpin KPK sebelumnya, Busyro Muqqodas dan Roby Arya Brata, untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, mampu membuat gebrakan dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

“Semoga delapan nama dapat menjadi pemimpin KPK yang tepat. Diharapkan mampu membuat gebrakan untuk pencegahan korupsi ke depan,” kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Pansel calon pemimpin KPK telah menyerahkan delapan nama hasil seleksi tahap akhir kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam nama-nama yang diserahkan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Selasa (1/9) itu, Pansel calon pemimpin KPK membagi delapan nama ke dalam empat kategori, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan monitoring.

Di kategori pencegahan, Pansel calon pemimpin KPK memilih nama Staf Ahli Kepala BIN, Saut Situmorang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Surya Tjandra. Sementara, di kategori penindakan ditunjuk nama Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alexander Marwata, dan sosok perwakilan institusi Polri, Basaria Panjaitan.

Pada kategori manajemen, nama Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo dan Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, dinyatakan lolos seleksi. Sedangkan pada kategori monitoring ditunjuk nama Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Laode Muhamad Syarif.

Selanjutnya, delapan nama calon pemimpin KPK yang telah berada di tangan Presiden Jokowi itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bergabung dengan dua nama yang sebelumnya sudah ada, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.

Mereka akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, kemudian dikerucutkan menjadi lima nama terpilih memimpin KPK periode 2015-2019.

Editor : Bayu Probo