Mantan Panglima TNI Moeldoko Dukung Ide Bela Negara Menhan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purnawirawan) TNI Moeldoko, menilai pernyataan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, yang mengatakan Pemerintah Republik Indonesia menargetkan 100 juta personel bela negara dalam 10 tahun ke depan tepat.

Menurut dia, seluruh warga negara seharusnya berpartisipasi aktif dalam proses bela negara. Namun, bela negara itu tak hanya sebatas dilihat dalam arti sempit yakni mengangkat senjata.

"Yang dimaksud bela negara bukan megang senjata, tapi jiwanya. Bagaimana rasa memilki atas negara, bagaimana disiplin dan tanggungjawab dan lain-lain," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari Senin (12/10).

Meski begitu, Moeldoko mengaku belum mengetahui rencana pemerintah yang ingin merekrut 100 juta personel bela negara dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Namun, dalam rencana strategis komponen cadangan yang telah disusun Kementerian Pertahanan, setiap kabupaten nantinya akan memiliki satu batalion bela negara.

"Kurang lebih sekitar 750 orang setiap kabupatennya nantinya ke depan. Tapi, kalau target dalam upaya peningkatan kesadaran bela negara, bisa saja berapa jumlahnya," ujar Moeldoko.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam sistem pertahanan negara, masyarakat merupakan bagian dari komponen pendukung. Untuk itu, langkah pemerintah sudah tepat untuk merekrut personel bela negara dari masyarakat. "Dibutuhkan upaya-upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan Presiden adalah suatu yang tepat," ujar dia.

Namun, menurut Moeldoko, tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak bersedia mengikuti program bela negara tersebut. Hanya sanksi sosial yang dapat diberikan kepada mereka yang tidak mau mengikuti program itu. Selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kegotongroyongan di setiap diri masyarakat.

“Hal itu diperlukan agar program bela negara dapat berjalan lancer,” tutur Moeldoko.

Kewajiban Bela Negara

Kementerian Pertahanan segera mengimplementasikan kewajiban bela negara bagi seluruh warga Indonesia. Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan sebanyak 100 juta warga telah siap menjadi kader bela negara.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nirmiliter.

Menurut Ryamizard, meski Indonesia adalah negara yang cinta damai dan bukan agresor, tiap warga harus selalu siaga terhadap ancaman yang mengintai kedaulatan negara. "Kalau kedaulatan kita disinggung, kalau perlu kita perang. Kalau perang, seluruh komponen harus mempertahankan negara. Itu namanya perang rakyat semesta," ujar Ryamizard di Jakarta, hari Senin (12/10) pagi.

Ryamizard memaparkan, sistem perang rakyat semesta tidak hanya bergantung pada kekuatan TNI, tapi juga seluruh warga negara. Menurutnya, melalui pendidikan bela negara, warga sipil dapat menguasai dasar-dasar pertahanan.

"Masalah militer ini yang penting pengalaman, misalnya pengetahuan satu regu terdiri dari berapa orang. Kalau perang terjadi, mereka tahu akan berperan sebagai apa," ucap Rymizard.

Lebih dari itu, Ryamizard mengatakan kewajiban bela negara memiliki penjabaran yang luas dan tidak melulu berkonotasi mengangkat senjata. Bela negara dijalankan tiap warga sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka masing-masing.

Dalam konteks ancaman nirmiliter, mantan kepala staf TNI Angkatan Darat itu menyebut kasus penyalahgunaan narkoba, bencana alam dan ancaman penyebaran penyakit menular sebagai contohnya

"Pancasila harus menjadi pilar utama. Semua perlu ditata dan dimotivasi tentang bagaimana hidup berbagsa dan bernegara. Untuk itulah kami membentuk kader bela negara," ujar Ryamizard.

Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara pada 19 Oktober di 45 kabupaten dan kota secara serentak. Melalui pelatihan tersebut, Kementerian Pertahanan mencanangkan 4.500 warga sipil siap menjadi pembina.

Ryamizard mengatakan, angka tersebut harus tercapai tahun ini. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebutlah yang akan melatih warga sipil lainnya.

Editor : Eben E. Siadari