Masalah Papua dan Modal Yang Kita Punya

SATUHARAPAN.COM – Isu tentang Papua makin menjadi sorotan dunia, termasuk oleh lembaga-lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia. Sebagian besar karena menilai tindakan yang terlalu keras oleh aparat terhadap aksi damai di Papua.

Yang terakhir misalnya protes oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia (The Asian Human Rights Commission/AHRC) yang berbasis di Hong Kong, yang mengutuk pembubaran paksa dan penangkapan pelaku unjuk rasa damai  yang terjadi di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua pada hari Selasa, 5 April 2016.

Kasus lainnya misalnya terjadinya pemukulan oleh polisi di Mimika, dan pembubaran ibadah damai di sana. Itu hanya menyebut beberapa kasus yang telah menjadi sorotan media dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi itu menunjukkan bahwa memang ada masalah di Papua, setidaknya terkait dengan relasi pemerintah Jakarta dan Papua. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sempat melontarkan pertanyaan tentang harga bensin dan semen yang mahal di Papua, yang menandai ada sistuasi di sana yang harus dibenahi.

Selama ini, Papua juga diakui sebagai provinsi dengan kondisi yang paling terbelakang di antara provinsi lain di Indonesia, dan infrastruktur di sana paling memprihatinkan, sehingga masih banyak wilayah yang terisolasi.

Modal di Papua

Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Papua perlu menyikapi masalah ini dengan serius dan lebih peka pada masalah-masalah kemanusiaan yang makin mengemuka belakangan ini.

Yang diperlukan adalah melihat dengan kaca mata kemanusian dan dalam dalam proses politik yang damai, sehingga apapun masalahnya dengan Papua pantas untuk dibahas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Masalahnya akan sangat berbeda dan bahaya jika cara-cara yang dipilih cenderung ke arah kekerasan, baik oleh pihak Papua maupun Jakarta.

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya memiliki modal yang memadai untuk mengatasi ini dengan Papua sebagai bagian intergral Indonesia. Modal ini antara lain adalah pengakuan oleh dunia internasional bahwa Papua adalah bagian integral Indonesia.

Di sisi lain, masalah yang banyak dimunculkan adalah tentang pelanggaran hak asasi manusia, keterbelangan, dan kesejahteraan, dan bukan tentang pemisahan. Namun masalah itu jika tidak ditangani dengan serius bisa berkembang ke arah sana. Apalagi sorotan dan gejolak regional bisa menciptakan situasi yang tidak menguntungkan.

Modal Membangun Papua

Masalah yang harus segera ditrangani dengan serius adalah bagaimana Papua yang memiliki kekayaan alam dan merupakan modal bagi bangsa Indonesia dimanfaatkan dengan lebih tepat sasaran. Ini adalah modal penting lain untuk mengatasi Papua, yaitu kekayaan yang ada di Papua sendiri.

Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan Papua haruslah terutama adalah terutama untuk mengejar ketertinggalan Papua dibandingkan provinsi lain, terutama dalam infrastruktur dan sumber daya manusia Papua. Ini memperlukan cara pandang yang lebih konprehensif dari pihak Papua maupun Jakarta.

Sejauh ini pihak Papua sendiri lebih banyak menyoroti masalah kesejehateraan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara gerakan gerakan separatis sejauh ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai, setidaknya jika dibandingkan dengan kelompok pemberontakan di berbagai negara lain.

Bahkan pembangunan yang serius Papua justru akan menguatkan modal Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah, baik secara geografis maupun manusianya. Oleh karena itu, tantangannya adalah mengubah arah penanganan masalah Papua dari pendekatan keamananke arah pendekatan dialog dan pembangunan kesejahteraan.

Sebaliknya, musuh yang akan menggerogoti modal yang ada ini adalah kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok yang ada di pemerintahan dan pihak-pihak di Papua, termasuk kepentingan sektarian yang sempit.