Masyarakat Adat Punya Hak Menentukan Cara Mereka Hidup

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tanggal 9 Agustus oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ditetapkan sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia (International Day of World’s Indigenous People). Peringatan  ini untuk memberi perhatian serius terhadap warga masyarakat adat di seluruh dunia.

Menurut data PBB, terdapat sedikitnya 5.000 kelompok masyarakat adat di seluruh dunia yang mencakup sekitar 400 juta jiwa. Namun dalam pembangunan di berbagai negara, masyarakat ini serting terpinggirkan, dan diabaikan, bahkan hak-hak mereka dirampas.

Di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah memenangi pengajuan uji materiil UU Kehutanan yang selama 9 tahun berlalu tidak mengindahkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah ulayat mereka. Dengan perubahan pada UU Kehutanan, hak-hak mereka sekarang diakui, meskipun tampaknya pemerintah tidak cepat meresponsnya.

Akibat pemberlakuan UU yang memarjinalkan masyarakat adat, kasus konflik agraria banyak terjadi di Indonesia, bahkan dengan kekerasan. Tanah adat dirampas untuk kepentingan industri perkebunan. Konflik ini telah memakan banyak korban, bahkan warga masyarakat adat yang berjuang untuk mengambil kah mereka dipenjarakan.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, dalam pesannya mengatakan bahwa pemerintah anggota PBB harus memasukkan perspektif, hak dan kebutuhan masyarakat adat dalam pembangunan. Hal itu harus diimplementasikan setidaknya pada 2015 mendatang.

PBB menyoroti tentang warga masyarakat adat yang dimarjinalkan, dan karenanya mendorong negara-negara untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta memberi peluang bagi mereka untuk mengambil peran dalam keputusan untuk pembangunan.

Kasus di Brazil

Dalam kaitan hal itu, wartawan Deutsche Welle (DW), mewawancarai pakar masyarakat adat dan menyoroti tentang pembangunan di Brazil. Wawancara ini tampaknya memiliki relevansi dengan kondisi di Indonesia.

Ekonomi Brazil disebutkan tengan berkembang, namun seiring dengan itu tekanan terhadap wilayah adat juga meningkat. Perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah menggunakan stereotipe masyarakat adat sebagai "primitif" dan menjadikannya sebagai alasan untuk memaksa pengembangan dengan persepektif pemerintah terhadap mereka.

Fiona Watson adalah Direktur Riset  Lapangan di kantor London Survival International, sebuah kelompok gerakan di seluruh dunia untuk hak-hak masyarakat hukum adat. Dia telah bekerja untuk bidang ini selama 20 tahun. Dia diwawancarai oleh Anke Parutan, wartawan Deutcsche Welle. Berikut ini wawancaranya:

DW: Setahun yang lalu organisasi Anda, Survival International, meluncurkan kampanye internasional yang besar atas nama Awa, suku di hutan Amazon di Brasil. Bagaimana situasi Awa sekarang?

Fiona Watson: Situasi ini sangat serius bagi Awa. Mereka adalah suku yang paling terancam bumi. Hal itu terjadi karena jumlah mereka yang sedikit. Hanya ada sekitar 450 orang, di mana sekitar 100 orang  tidak memiliki interaksi atau kontak dengan masyarakat nasional. Mereka lari dari para penebang dan gergaji yang beroperasi secara maksimal di tanah mereka. Awa telah kehilangan sejumlah besar hutan tropis mereka. Lebih dari 30 persen pada salah satu bidang utama. Ini sangat buruk untuk Awa, karena mereka bergantung sepenuhnya pada hutan.

DW: Tapi bukankah tanah mereka dilindungi?

Fiona Watson:  Hal ini telah diakui dan dibatasi tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan Awa benar-benar ilegal menurut hukum Brazil dan di bawah hukum internasional tentang masyarakat adat. Masalahnya adalah bahwa mereka beroperasi di Amazon, di mana  sangat sedikit kehadiran pemerintah federal. Di Amazon Timur, di mana Awa hidup, itu seperti Wild West.  Perusahaan memiliki penebang yang bersenjata lengkap, masuk dalam geng, menebang hutan. Ini adalah situasi yang sangat sulit untuk tetap di bawah kontrol. Ada juga sejumlah besar korupsi.

DW:  Apa yang Anda pikir telah terjadi sejak Anda memulai kampanye atas nama Awa?

Fiona Watson: Karena Survival International meluncurkan kampanye lebih dari setahun yang lalu, dan menempatkan Awa pada peta. Itu berarti orang-orang mulai mendengar tentang Awa. Kami mendukung mereka untuk pertama kalinyadi  Brazil untuk melobi pemerintah. Kami juga berhasil mendapatkan sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk bergabung dengan ikon kami, sehinga orang yang memegang stiker mengatakan, "Brasil, Menyimpan Awa!" Lebih dari 50.000 orang di seluruh dunia telah menulis kepada Departemen Kehakiman mengatakan bahwa pemerintah harus memilah-milah situasi, sebelum semuanya terlambat.

DW: Dan pemerintah menunjukkan reaksi sejauh ini?

Fiona Watson: Kami baru saja mendengar minggu ini bahwa Departemen Kehakiman akhirnya mengatakan bahwa akan ada operasi besar yang akan mencakup polisi federal, militer, badan lingkungan dan departemen kehutanan pemerintah. Mereka akan pergi ke daerah itu dalam waktu dekat dan membersihkan semua penjajah. Itu adalah langkah yang sangat positif dan sangat diperlukan. Pemerintah sendiri telah mengatakan bahwa hal  itu akan sulit. Itulah sebabnya mereka akan menempatkan tentara di sana.

DW: Pada saat yang sama, saat ini ada beberapa undang-undang tertunda di Brazil yang akan memiliki dampak negatif pada masyarakat adat dan kelompok-kelompok suku lain di bagian lain negara. Seberapa besar kemungkinan bahwa hukum  akan dilaksanakan?

Fiona Watson: Saya berpikir bahwa hari ini di Brazil kita melihat ekonomi terbesar keenam di dunia, booming ekonomi besar. Brazil benar-benar berkembang dan ini datang dengan biaya sosial yang besar, terutama bagi masyarakat adat dan Amazon, dan bagian lain dari Brasil di selatan.  Jadi  Brazil berkembang, namun ada lebih banyak tekanan pada wilayah adat.

Dalam parlemen Brasil ada lobi pertanian yang sangat kuat. Banyak senator dan deputi melakukan lobi terhadap pengakuan wilayah  yang mencapai wilayah adat. Mereka juga berusaha untuk melewati segala macam undang-undang yang akan membuat lebih mudah bagi pemerintah untuk membangun jalan, jalan raya, segala macam pembangunan di wilayah adat. Gerakan adat sangat menentang itu, karena mereka tahu dari pengalaman masa lalu, bahwa setelah tanah mereka diserang dengan cara ini, mereka hanya akan mendapatkan diri mereka ‘ditelan’.

Hak untuk Memilih Cara Hidup

DW: Ada banyak kepentingan ekonomi yang terlibat. Orang-orang ingin mengeksploitasi lahan. Tapi ada banyak kelompok suku adat di seluruh dunia yang saat ini yang tak  ingin disentuh oleh peradaban seperti yang kita kenal. Mereka ingin tetap terasing. Apakah itu realistis  dalam skenario ini?

Fiona Watson: Ya, saya pikir itu realistis, karena semua ini intinya adalah hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat. Mereka memiliki hak di Brazil dan di banyak negara di seluruh dunia. Mereka memiliki hak berdasarkan hukum internasional dan PBB memiliki deklarasi yang sangat komprehensif  tentang hak-hak masyarakat adat dan masyarakat adat. Ini adalah hak mereka untuk hidup di tanah mereka dengan cara yang mereka pilih. 

Hal ini adalah masalah. Ini bukan tentang apakah mereka disentuh atau tidak. Mereka jelas mengatakan mereka ingin tetap terasing. Itu jelas dari fakta bahwa mereka sering melarikan diri dari penjajah. Mungkin dalam 20 atau 30 tahun, mereka akan memutuskan bahwa mereka ingin kontak dengan masyarakat nasional sekitarnya, tapi itu harus datang ketika mereka merasa mereka siap. Ini adalah pilihan mereka. Saya pikir, apa yang terasing dilakukan hanya diri sisi pelestarian. Mereka tahu apa artinya kontak, mereka telah melihat  apa yang terjadi tentang hal itu.

DW: Apa yang terjadi di Brazil yang terjadi di bagian lain dunia juga. Apakah Anda melihat harapan di bagian lain dunia, di mana ada hak lebih untuk kelompok-kelompok pribumi dan masyarakat adat?

Fiona Watson: Ada banyak harapan yang berasal dari hukum dan  gerakan adat sendiri. Ada banyak organisasi adat di seluruh dunia. Mereka menjadi lebih dan lebih aktif dan mengartikulasikan dan lebih vokal untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kita telah melihat bahwa di Brazil baru-baru ini dengan masyarakat adatnya menyerbu kongres, menunjukkan, dan bersikeras bahwa suara mereka harus didengar. Mereka  bersikeras harus berkonsultasi, dan memberikan persetujuan tanpa paksaan mereka atas pembangunan apapun di tanah mereka. Mereka berdiri.

 Baru-baru ini kita melihat Mahkamah Agung di India memerintahkan bahwa mereka harus konsultasi dengan suku  Dongria di Negara Odisha di mana  "Vedante," perusahaan pertambangan ingin membangun sebuah tambang bauksit yang besar di gunung suci, sakral Dongria tersebut. Ini benar-benar positif bahwa Mahkamah Agung mengatakan mereka harus berkonsultasi dengan Dongria. Dan konsultasi yang terjadi.

Stereotipe Primitif

DW: Bagaimana citra suku masyarakat adat? Itu juga salah satu hal yang Anda mencoba untuk mengubah: stereotip dan  gambar orang-orang primitif. Apakah Anda merasa bahwa telah berubah sejak tahun lalu?

Fiona Watson: Saya pikir perubahannya lambat, meskipun ada banyak pekerjaan di depan. Karena orang-orang suku menghadapi ratusan dan ratusan tahun prasangka yang sangat mendalam dan yang tidak berubah dalam semalam. Tapi dengan kepekaan media dan opini publik kita dapat mencapai sesuatu. Sebagai contoh, kami meluncurkan "bangga kampanye tidak primitif" di India, di mana ada gagasan yang sangat kuat dalam masyarakat nasional bahwa masyarakat suku di India itu primitif. Kita sudah mulai melihat hasil dari itu. 

Hal penting lainnya adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah menggunakan ide yang salah bahwa orang-orang suku primitif dan terbelakang sebagai alasan untuk memaksa pembangunan pada mereka, yang benar-benar berarti mencuri tanah mereka dari bawah kaki mereka untuk projek-projek pembangunan. Itulah alasan lain, yang kita lihat bahasa ini sedang digunakan.

Hal ini penting juga seiring dengan kampanye untuk berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin hidup dan tidak memiliki apa yang dikenakan pada mereka dengan masyarakat luar.

Editor : Sabar Subekti