Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 17:23 WIB | Rabu, 02 April 2014

Masyarakat Harus Berani Memilih dan Lapor Kecurangan

Para narasumber dalam Deklarasi Barisan Keamanan Aspirasi Rakyat (BAKAR) Kecurangan Pemilu 2014. Dari kiri: Sabar Mangadu, KH Sholahudin Wahid, Sukmadji Indro Tjahjono, dan Irfan Riza. (Foto: Elvis Sendouw)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Memberanikan masyarakat untuk menentukan pilihan dan meyakinkan masyarakat melaporkan segala tindak kecurangan pada Pemilu 2014, menjadi tujuan sebuah kelompok organisasi massa yang menyebut dirinya Barisan Keamanan Aspirasi Rakyat (BAKAR) Kecurangan Pemilu 2014.

Hal tersebut disampaikan dalam deklarasi kelahiran kelompok organisasi masyarakat ini untuk mengawal Pemilu 2014, di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (2/4).

Meskipun kehadiran mereka terkesan terlambat, para pendirinya tetap yakin bahwa mereka mampu mengawal jalannya Pemilu 2014 dan memberikan dampak positif. Sehingga, tingkat kecurangan yang terjadi dalam pesta demokrasi tahun ini berkurang.

“Memang pembentukan BAKAR Kecurangan Pemilu 2014 terlambat, karena kecurangan dalam pemilu tidak hanya terjadi saat hari pencoblosan saja, kecurangan sudah terjadi sejak pengesahan parpol peserta pemilu, pengesahan para calon anggota legislatif, pengesahan daftar pemilih tetap, bahkan hingga masa kampanye. Namun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali, agar pemilu 2014 berjalan dengan jujur dan adil,” ucap Panglima BAKAR Kecurangan Pemilu 2014, Sukmadji Indro Tjahjono.

BAKAR Kecurangan Pemilu 2014 meyakini bahwa penyelenggaraan pemilu tahun ini tidak akan terlepas dari kata curan, dimana tingkat rawan kecurangan terjadi pada semua level pelaksanaan. Oleh karena itu, demi meminimalisir kecurangan tersebut, dibutuhkan peningkatan pengawasan pada level tersebut.

“Kecurangan pasti terjadi pada Pemilu 2014, karena Indonesia masih menganut sistem “uang dapat mengendalikan segalanya. Dari pengalaman pemilu sebelumnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penyelenggara lainnya sering terlibat jual beli suara secara masif. Demi mencegah hal itu terjadi dibutuhkan partisipasi pengawasan dari masyarakat dalam mengawasi proses pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari kelurahan hingga ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).” tambah Indro.

Selanjutnya, sebagai wadah kolektif dari berbagai pihak, kelompok organisasi masyarkat ini ingin mendukung terciptanya Pemilu 2014 yang jujur dan adil. Mereka ingin membantu lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam melihat dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi nantinya.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara dianggap masih memiliki keterbatasan, kedua lembaga tersebut kurang fokus dalam upaya mengantisipasi pelanggaran pemilu, dan terlalu fokus pada distribusi dan rekapitulasi suara nantinya. Maka dari itu, kami mengajak peran aktif masyarakat terutama media untuk melihat segala tindakan yang mengotori jalannya Pemilu 2014.” tutup Indro.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home