Melakukan Terorisme Tidak Berarti Seseorang Lebih Religius

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Qotrunnada Munawaroh, atau yang biasa disapa Alissa Wahid, mengatakan berdasar hasil survei dan penelitian dari beberapa lembaga yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bila ada seseorang yang melakukan aksi radikalisme, terorisme, atau ekstremisme, tidak membuktikan seseorang itu sosok yang religius.

Dia mengatakan survei tersebut merupakan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat, terutama kaum muda, terhadap potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia, yang dilakukan sejumlah lembaga antara lain Wahid Foundation, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).  

“Rata-rata informasi yang bisa disimpulkan dari penelitian tersebut, mayoritas (responden survei) menolak terorisme, kekerasan sebagai ekspresi keberagamaan. Jadi mayoritas orang Indonesia tidak menganggap (aksi) terorisme dan kekerasan sebagai bukti bahwa seseorang lebih religius,” kata Alissa Wahid dalam Diskusi Publik “Penebaran Kebencian, Problem Intoleransi dan Peranan Penegak Hukum”, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, hari Senin (27/2).

Dia mengatakan dalam enam tahun terakhir, dia dan sejumlah lembaga tersebut juga mengamati pluralisme, intoleransi, dan penegakan hak asasi manusia di beberapa daerah di Indonesia.

Dia mengatakan kecenderungan masyarakat yang menolak ekstremisme sebagai salah satu cara menyatakan sebagai sosok religius berkorelasi dengan tidak berhasilnya kelompok ekstremis yang berbahaya Islamic State Iraq and Syria (ISIS)  merekrut banyak pengikut dari Indonesia. “Karena terorisme bukan dianggap sebagai jalan keluar,” kata dia.

Konflik Horizontal di Indonesia

Dalam kaitan dengan konflik bernuansa sektarian atau antaretnis yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Indonesia, dia mengingatkan perlunya mekanisme kontrol terhadap konflik di Indonesia. Dia mengatakan hal tersebut penting guna menghidari terjadi aksi yang memicu pemusnahan terhadap kelompok penganut aliran agama tertentu.

"Perlu ada legitimasi oleh pemerintah, pemuka agama, dan institusi-institusi pengawas," kata Alissa. 

Dia mengatakan selama ini di sejumlah negara telah banyak terjadi contoh genosida atau pemusnahan terhadap etnis atau pemeluk agama tertentu seperti di Rwanda, atau di Eropa yang dilakukan Nazi saat melakukan genosida terhadap Yahudi. “Selama ini potensi genosida di negara-negara berkonflik terjadi karena tidak adanya lembaga pengawas,” kata dia.

Jika mengambil contoh di Indonesia, Alissa melanjutkan, beberapa waktu lalu terdapat sekelompok orang yang mengembuskan kembali sentimen anti terhadap Partai Komunis Indonesia

“Dampaknya terjadi diskriminasi yang cenderung menimbulkan perpecahan dan tidak mengikuti rule of law," kata dia.

Editor : Sotyati