Membaca Taktik Jokowi dalam Pemilihan Kapolri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Presiden ketujuh RI tersebut lebih memilih mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman, sejak Jumat (16/1) malam.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan Presiden Jokowi tengah menghadapi keraguan, karena harus segera memutuskan pengganti Jenderal Polisi Sutarman. Pada sisi lain, banyak pertimbangan dari sejumlah kalangan mengenai sosok yang layak mengisi jabatan tertinggi di institusi Polri tersebut.

“Dugaan saya, Jokowi tengah menghadapi keraguan karena harus segera memutuskan siapa Kapolri selanjutnya. Di sisi lain, ia juga sedang mempertimbangkan masukan atau tekanan dari sejumlah kalangan atas kursi Kapolri tersebut,” kata Idil kepada satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (17/1).

Dia juga berpendapat, hal tersebut disebabkan masih adanya persoalan hukum yang disangkakan pada mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali itu, namun, tak menutup kemungkinan dugaan lain tekait pengangkatan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri.

“Seperti, kenapa tidak langsung mengesahkan Budi Gunawan sebagai Kapolri baru? Jika alasan perlu mengklarifikasi dulu soal proses hukumnya di KPK maka akan jauh lebih baik jika Presiden Jokowi tidak melanjutkan pengajuan Budi Gunawan calon Kapolri baru ke DPR,” tutur Idil.

“Bila sudah begini, akhirnya meninggalkan polemik berkepanjangan dan menurunkan kepercayaan publik pada Presiden Jokowi,” dia menambahakan.

Suhardi Alius

Terkait langkah Presiden Jokowi yang mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, KomJen Polisi Suhardi Alius, Idil tidak menampik langkah tersebut bisa diindikasikan sebagai nama lain untuk mengisi kursi Kapolri.

“Selama ini, Suhardi Alius dikenal cukup baik dan punya prestasi selama menjabat Kabareskrim Mabes Polri, jadi bisa saja itu calon Kapolri yang tengah disiapkan Presiden Jokowi,” ujar dia.

Namun, lanjut Idil, siapa pun yang dipilih Presiden Jokowi menjadi Kapolri, perlu dipastikan apakah calon tersebut bersih atau tidak memiliki masalah terhadap hukum. “Presiden juga harus berdiri independen dalam menentukan pilihan tersebut,” tutur dia.

Terlambat

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengaku derasnya desakan publik membuat sosok di lingkaran Jokowi berubah sikap untuk tidak meneruskan pencalonan Budi Gunawan. Dia pun menilai lambatnya Jokowi mengambil keputusan bisa disebabkan kuatnya intervensi dari tim "belakang panggung" Jokowi, padahal Jokowi dikenal sebagai sosok yang cepat dan berani mengambil keputusan, seperti ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu.

“Indikator penyebab lambatnya keputusan Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri mungkin disebabkan benturan kepentingan dengan rekomendasi atau tekanan Megawati Soekarnoputri - Ketua Umum PDI Perjuangan, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa karena dicap sebagai petugas partai,” kata sosok yang akrab disapa Ipang itu.

“Mungkin ini juga terjadi setelah sikap Bu Mega bergeser karena kuatnya desakan publik, sehingga akhirnya setuju pelantikan Budi Gunawan ditunda,” dia menambahakan.

Meski begitu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai opini publik sudah meluber ke mana-mana, lawan politik Jokowi pun tidak ketinggalan mengoreng polemik tersebut. Padahal, lebih baik Jokowi langsung mengambil keputusan membatalkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Editor : Sotyati