Menag: Pendidikan Jalan Hindari Konflik

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - “Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menghindari konflik,” kata Menteri Agama Republik Indonesia, Suryadharma Ali dalam pertemuan di Yogyakarta dengan delegasi Thailand Selatan, Lertkiat Wongpotipun. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga turut hadir dalam pertemuan pada Kamis (30/5) kemarin.

Bagi Menteri, pembangunan bangsa dapat diwujudkan bila kerukunan umat berjalan baik. Sebaliknya, membangun bangsa tidak dapat dilakukan jika penuh dengan konflik. Oleh karena itu Indonesia berkomitmen cegah potensi konflik di Thailand Selatan melalui jalur pendidikan dan dakwah.

Kerjasama di bidang pendidikan diwujudkan dengan memberi beasiswa kepada 50 mahasiswa/i dari wilayah Thailand Selatan untuk belajar di Perguruan Tinggi yang dinaungi Kementerian Agama. Selain itu, dalam rangka memberikan contoh terhadap pola pendidikan agama Islam di Indonesia, Kemenag juga akan membawa delegasi Thailand Selatan untuk mengunjungi Pondok-Pesantren maupun Perguruan Tinggi Islam yang ada di Indonesia.

Delegasi Thailand Selatan yang terdiri atas pemerintah, tokoh masyarakat serta warga provinsi Pattani, Songkhla, Yala, Narathiwat dan Satun juga diajak untuk berkunjung ke Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta serta Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta.

Suryadharma Ali juga mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi tidak ada tuntutan untuk menjadi negara Islam. “Bahkan di masa lalu banyak kerajaan disebut kerajaan Islam tapi seluruhnya bergabung dalam Republik Indonesia, seperti Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi kerukunan,” kata dia.

“Kesultanan Yogyakarta ini sudah ada sebelum RI lahir, ada tapi ketika Indonesia merdeka tidak memisahkan diri,” kata Menag kepada delegasi yang dipimpin Sekjen Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administrative Centre/SBPAC).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan konflik di wilayah Thailand Selatan dapat diselesaikan dengan dialog yang didukung oleh pemimpin yang adil. “Dialog memerlukan waktu yang relatif panjang, kegiatan ini lebih baik dari pada kita tidak pernah berani mengupayakannya sehingga menyebabkan orang menjadi korban,” katanya.

(sumber: kemenag.go.id)

Editor : Yan Chrisna