Menaker Sidak Ke Rusun Marunda Cek Kebutuhan Riil Pekerja
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri melakukan peninjauan ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan riil para buruh. Peninjauan mendadak ke rusun ini juga dilakukan dalam rangka mengumpulkan data untuk perencanaan percepatan perumahan untuk pekerja. Karena banyak buruh yang bekerja jauh dari tempat tinggal mereka.
"Kita ke sini untuk mengecek keadaan pekerja buruh di Rusun Marunda ini. Bagaimana fasilitas mereka. Bagaimana Beban-beban mereka seperti sewa rumah, kebersihan, air, transportasi, dan pengeluaran real berapa," kata Menaker Hanif kepada wartawan, Senin (5/1).
Hanif menambahkan, Para pekerja di Rusunawa itu mengeluhkan berbagai hal penghuni dan melaporkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Menaker.
"Salah satunya soal kebocoran, soal lantai yang minta diperbaiki terutama yang memiliki bayi serta transportasi yang sulit, karena para buruh atau pekerja yang ada di Marunda ini banyak yang bekerja di Kawasan. Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan KBN Marunda,," kata Hanif.
Sedangkan perumahan buruh yang ada di KBN, disebutnya belum selesai dan masih dalam tahap persiapan. Namun, ada juga keluhan yang tidak terkait langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker), yaitu transportasi untuk anak-anak pekerja itu ketika ke sekolah. Kemudian para ibu-ibu ini banyak yang menganggur, ketika ditinggal suaminya bekerja sehingga tidak produktif dan tidak bisa menopang keluarga.
Namun Hanif memastikan semua keluhan dan masukan para buruh itu akan dicatat dan didata. “Hasil sidak ini nantinya menjadi salah satu rekomendasi Kemnaker yang kaitannya dengan penyediaan perumahan pekerja. Sehingga, ketika kita membuat kebijakan mengenai perumahan buruh kita sudah tahu kondisi lapangannya,” katanya.
Puluhan warga penghuni Rusunawa Marunda, Jakarta Utara kaget dengan kedatangan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Mereka pun berbondong-bondong meminta pekerjaan.
"Pak, banyak yang menganggur di sini. Pak minta pekerjaan pak," kata Suhendi, salah seorang penghuni rusunawa Suhendi yang sebelumnya pekerja bangunan itu, ingin diberikan pekerjaan yang layak. "Saya sudah lama nganggur pak," katanya sambil menggendong anaknya.
Mendengar banyak yang meminta pekerjaan, menteri Hanif mengungkapkan akan mencatat permintaan warga. Namun, untuk permasalahan lapangan pekerjaan harus banyak lembaga yang terlibat. "Itu besarannya pemerintah kewajibannya menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, bukan semata-mata juga kemanaker. Isu pekerjaan itu terus kita akan kaji bersama instansi terkait yang menjadi leading sektor," kata Hanif. (depnakertrans.go.id)
Editor : Bayu Probo
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...