Mendag: Perjalanan RI Gabung TPP Masih Panjang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyatakan, kesiapan Indonesia masih sangat lama untuk bergabung dalam Pakta Perdagangan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).

Hal itu menurut Mendag dikarenakan Amerika Serikat dan sebelas negara pendiri TPP belum meratifikasi dokumen TPP tersebut.

“Jadi TPP perjalanannya masih panjang. Amerika saja belum meratifikasi TPP kan. Jadi 12 Negara pendiri juga masih dalam proses untuk meratifikasi, ini masih ada waktu,” kata Thomas kepada satuharapan.com di Ruangan Komisi VI, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Kamis (4/2).

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat secara resmi membuka isi Trans Pacific Partnership sejak akhir tahun lalu (5/11/2015). Ini menandai dimulainya proses pembahasannya di Kongres untuk mendapat persetujuan dalam 90 hari.

Sebanyak 12 negara -- Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam -- telah menyepakati pakta tersebut pada bulan Oktober 2015 setelah perundingan selama lima tahun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR kemarin hari Rabu (3/2), Mendag mengatakan, mendapatkan banyak sekali masukan yang amat berguna, yang cukup komperhensif, juga memberikan banyak sumbangan masukan dari perspektif politik terkait TPP.

Dia menegaskan bahwa dialog intensif dengan Badan Legislatif sangat diperlukan untuk membahas TPP karena mencangkup banyak hal, termasuk kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

“Ini contoh saja, Komisi VI DPR sedang mengerjakan Undang-undang BUMN juga undang-undang mengenai merek. Nah, TPP itu kan juga ikut mengatur persaingan yang adil dan bagaimana perlakuan pemerintah masing-masing negara anggota terhadap BUMNnya,” katanya.

“Juga TPP kan banyak intensif fiskal di intellectual property. Jadi itu sudah pasti akan berdampak kepada konsultasi kita di Undang-undang Merek dan juga intellectual property dan bagaimana kita bisa selaraskan dengan Undang-undang BUMN. Jadi itu contoh di mana akan diperlukan dialog yang intensif dengan badan legislatif,” kata Mendag menambahkan.

Untung Rugi

Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi memberikan pertimbangan atau kalkulasi mengenai untung rugi Indonesia bergabung dengan forum-forum perdagangan internasional seperti TPP.

"Ini tugas perguruan tinggi, semestinya dikalkulasikan untung ruginya. Jangan belum-belum sudah ngomong rugi," kata Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, hari Jumat (29/1) malam.

Menurut Presiden, bergabung atau tidak bergabung dengan forum-forum perdagangan internasional semacam TPP, European Free Trade Association (EFTA) sama-sama memiliki risiko, sehingga harus dipertimbangkan secara mendetail.

"Dalam waktu dekat akan saya putuskan masuk atau tidak masuk dengan kalkulasi detail untung ruginya," kata dia.

Dia juga berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa dengan ikut serta ke dalam forum-forum internasional itu akan merugikan Indonesia.

"Waktu bertemu Presiden Obama saya sampaikan baru bermaksud akan bergabung TPP, belum memutuskan, tapi di negara kita sudah ramainya minta ampun," katanya.

Menurut Presiden, saat ini memang sudah memasuki era kompetisi, bukan hanya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saja, melainkan sudah banyak blok persaingan lainnya seperti TPP, serta EFTA tersebut.

"Sekarang sudah masuk, hanya kita belum memutuskan saja," kata dia.

Hingga saat ini sudah ada beberapa negara ASEAN yang telah memutuskan bergabung dengan forum perdagangan internasional seperti TPP, antara lain Brunai, serta Vietnam. "Sehingga mereka bisa bersaing, dan kita belum bisa," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja