Mendikbud: Pendidikan Indonesia Gawat Darurat
Survei Programme for International Study Assessment menempatkan Indonesia pada ranking 64 dari 65 negara
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut pendidikan saat ini berada dalam kondisi gawat darurat, mengacu kepada hasil survei PISA yang menempatkan Indonesia pada ranking 64 dari 65 negara. PISA adalah Programme for International Study Assessment.
"Dalam satu dekade terakhir berdasarkan survei PISA, pendidikan Indonesia jalan di tempat. Sementara negara lain sedang bersiap memenangkan pertarungan dunia, kita malah stagnan dan ini adalah tanggung jawab kita. Bukan orang lain," kata Anies di Jakarta, Senin (1/12).
Ia menyampaikan hal itu saat bersilaturahim dengan sekitar 650 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Anies, jika dalam urusan investasi ada masalah, maka para pelaku dunia usaha bisa langsung protes. Tetapi kalau ada masalah dalam pendidikan, anak cucu akan menyesal di kemudian hari.
"Memang tidak ada yang protes hari ini, tapi anak cucu kita akan menengok ke belakang dan bertanya, ‘Bapak, apa yang dulu dikerjakan hingga kami seperti sekarang?," dia menggambarkan.
Ia mengatakan apa yang ada saat ini ada merupakan produk pendidikan Indonesia di masa lalu dan kita bisa melihat bagaimana hasilnya. "Oleh sebab itu apa yang dikerjakan oleh jajaran pendidik di Tanah Air hari ini menentukan wajah Indonesia ke depan," kata dia.
Ia menegaskan ini merupakan suatu tantangan yang amat besar bagi seluruh jajaran pendidikan yang ada di Indonesia agar dapat berubah lebih baik. "Melihat ranking hasil survei PISA, ini harus jadi bahan renungan, kita harus benar-benar berubah," dia menegaskan.
Anies mengatakan fakta ini pahit, tapi harus diungkapkan. Kalau tidak, kita akan terus merasa nyaman, padahal sedang mengalami persoalan yang besar.
"Kita dalam kondisi yang gawat dan harus berubah, jangan saling menyalahkan antara pusat dan daerah, ini adalah tanggung jawab semua dan harus turun tangan menyelesaikannya," kata dia.
Ia mengatakan untuk memperbaikinya harus mengubah banyak hal, minimal kerja serius karena negara lain juga pernah mengalami persoalan yang sama namun berkat kesungguhan bisa keluar dari persoalan. (Ant)
Editor : Sotyati
K-Popers Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ratusan penggemar K-Pop atau yang akrab disebut K-Popers ikut turun dalam...