Mendikbud Perintahkan Pemprov Gelar UN SD Patungan

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh akan segera mengeluarkan surat edaran untuk menginstruksikan pemerintah provinsi (pemprov) dalam menggelar ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) dengan menganggarkan dana secara patungan.

"Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak," kata Mohammad Nuh saat berada di Surabaya, pada Minggu kemarin (8/12) di Jawa Timur.

Selanjutnya, Mohammad Nuh mengaku anggaran pusat itu akan ditarik. "Anggaran pusat mungkin hanya Rp 7 miliar. Karena itu, kalau ditarik tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi anggaran pendidikan di tingkat provinsi seperti Jatim bisa ratusan miliar," kata Mendikbud di sela-sela workshop nasional SMK berbasis pesantren di Surabaya (8-9/12) yang merupakan kerja sama Kemendikbud, PP GP Ansor OJK, dan IFIS.

Oleh karena itu, pihaknya akan memerintahkan kerja sama antara Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendanai UN SD secara patungan. "Saya kira, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena pemerintah daerah kan mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, baik provinsi maupun kota/kabupaten," kata Mohammad Nuh.

Soal Kendali

Sementara itu, mulai tahun ajaran 2014 pihak Kemendikbud hanya akan membantu dalam "Soal Kendali" sebesar 25 persen soal UN dari pusat agar standar mutu sekolah terjaga.

"Misalnya, soal di sebuah sekolah ada 40 soal, maka 10 soal di antaranya dari pusat. Dari 10 soal itulah, kami akan bisa melihat mutu sekolah tertentu dan bagaimana menjaga mutu itu," kata Mohammad Nuh merincikan.

Selain itu, 30 soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisi-kisi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan membuat soal, karena panduannya sudah diberikan.

"Hal itu juga bertujuan untuk menjaga mutu setiap sekolah, sekaligus melihat perbandingan mutu pada masing-masing sekolah, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan," kata Mendikbud itu.

Dalam workshop nasional SMK berbasis pesantren itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan, SMK berbasis pesantren itu merupakan lembaga strategis untuk membuka akses layanan jasa keuangan.

Alasannya, jumlah SMK se-Indonesia yang mencapai 810 sekolah dengan 11.704 siswa, sehingga dampaknya akan besar, baik kepada siswa maupun kepada masyarakat sekitar.

"Kalau akses terhadap layanan jasa keuangan itu terbuka, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata Muliaman D.

Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor, H Nusron Wahid mengatakan pihaknya sudah dua tahun menggelar workshop SMK berbasis pesantren, namun topik workshop diusahakan berbeda dalam setiap tahun. "Tahun ini bertopik ekonomi, keuangan, dan perbankan, sedangkan tahun berikutnya mungkin tentang teknologi informasi dan multimedia. Kalau tata boga dan tata busana kayaknya Muslimat NU lebih pas," ungkap Ketua Umum PP GP Ansor itu. (Setkab)

Editor : Bayu Probo