Mengakui Yerusalem Ibu Kota Israel Prioritas Utama Trump

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan prioritas utama kebijakan luar negerinya. Pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem adalah juga simbol pengakuan kota itu sebagai ibukota Israel.

Hal ini dikatakan oleh pembantu dekatnya, Kellyanne Conway, dalam sebuah wawancara radio pada hari Senin (13/12).

"Itu adalah prioritas yang sangat besar bagi presiden terpilih ini, Donald Trump," kata Conway, dikutip dari Times of Israel.

"Dia mengatakannya sangat jelas selama kampanye, dan sebagai presiden terpilih, saya dengar dia mengulanginya beberapa kali secara pribadi, jika tidak secara terbuka," lanjut dia.

Sepanjang kampanye pemilu 2016, Trump berjanji untuk mengakhiri kebijakan lama Gedung Putih untuk terus-menerus menunda keputusan Kongres tahun 1995 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana.

"Ini adalah sesuatu yang bagi sahabat kita Israel, sahabat yang hebat di Timur Tengah, akan dihargai dan sesuatu yang oleh banyak Yahudi-Amerika dinyatakan sebagai preferensi mereka," kata Conway.

"Ini adalah langkah besar. Ini merupakan langkah mudah dilakukan berdasarkan pada begitu banyaknya Trump membicarakannya dalam perdebatan... "

Conway menambahkan, komitmen Trump untuk Israel akan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintahannya, bersama dengan agenda domestik yang ia tekankan dalam kampanyenya.

"Orang-orang berpikir (kampanye Trump) hanya tentang pernikahan, aborsi atau kebebasan agama, dan tentu saja tentang semua itu, tapi  juga tentang Timur Tengah yang kuat dan melindungi Israel," katanya.

"Kalangan Kristen Injili selalu menyebut Israel di bagian atas daftar mereka ketika Anda bertanya apa yang paling penting bagi mereka."

Selama ini AS enggan untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan CIA World Factbook mencatat bahwa "sementara Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibukotanya pada 1950, masyarakat internasional tidak mengakui seperti itu; AS, seperti semua negara-negara lain, mempertahankan kedutaan besarnya di Tel Aviv-Yafo. "

Argumen yang paling sering dikutip untuk menentang Washington mengakui Yerusalem sebagai ibukota dan memindahkan kedutaan besarnya, adalah bahwa langkah tersebut akan diambil hanya apabila kesepakatan perdamaian Israel-Palestina tuntas. Diplomat pada umumnya mengatakan status Yerusalem tunduk pada negosiasi bilateral,  dan relokasi kedutaan sebagai isyarat untuk Israel sebelum kesepakatan akhir ditandatangani, akan membuat marah Palestina dan dunia Arab. Itu dapat membuat perundingan perdamaian tak menemukan penyelesaian.