Menghadap Presiden, Gubernur BI Tegaskan Rupiah Aman

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan secara umum nilai tukar rupiah masih ada dalam posisi aman.

"Kami ingin sampaikan secara umum, kami melihat itu masih dalam kondisi aman," kata Agus Martowardojo setelah rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah, Agus menegaskan BI akan selalu berada dan memantau pasar agar volatilitas tidak tinggi. Untuk itu, BI bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan para menteri ekonomi dipanggil Presiden untuk berkoordinasi terkait perkembangan ekonomi global dan pelemahan kurs.

"Kami ingin itu tetap di batas yang dapat diterima. Apabila volatilitas tinggi kami akan masuk untuk memastikan tetap terjaga," kata dia.

Ia menilai perkembangan ekonomi global ditambah dengan kondisi domestik khususnya pasar valas Indonesia sudah membuat nilai tukar rupiah (year to date) terdepresiasi hingga 5,7 persen.

Namun, kata dia, jika dilihat secara seimbang, Indonesia bersama dengan negara sedang berkembang utama lain seperti Brasil, Turki, India, dan Afrika Selatan justru banyak disoroti.

“Kita selalu lihat, kalau rupiah terdepresiasi 5,7 persen, Brasil riilnya terdepresiasi 16,7 persen, Turki 13 persen. Kondisi yang terjadi di Indonesia tidak sebesar depresiasi negara berkembang utama," dia menambahkan.

Agus menambahkan, di kawasan Asia Tenggara, nilai tukar rupiah tidak mengalami hal yang lebih buruk dibandingkan nilai tukar mata uang negara tetangga bahkan misalnya Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura yang juga mengalami tekanan. Bahkan mata uang Australia dan Selandia Baru juga terdepresiasi lebih besar dari mata uang rupiah.

Agus menambahkan BI  akan mewaspadai inflasi dan transaksi berjalan. "BI akan memastikan inflasi terkendali dan transaksi berjalan sehat,” kata dia.

Pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki transaksi berjalan termasuk komitmen untuk merealisasikan APBN, hingga meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai APBN. (Ant).

Editor : Eben Ezer Siadari