Mengisolasi Kasus Tolikara

SATUHARAPAN.COM – Apa yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua pada hari Jumat (17/7) ? Fakta yang jelas terlihat adalah terbakarnya sejumlah kios dan termasuk sebuah mushola, penembakan oleh aparat yang menewaskan satu orang dan melukai belasan lainnya.

Jelas hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum di wilayah negara yang berdasarkan hukum: perusakan properti milik orang lain, kekerasan dengan tembakan, bahkan mematikan manusia. Hukum harus ditegakkan di Tolikara, dan setiap pelakunya harus memikul tanggung jawab.

Namun di sisi lain, kasus Tolikara ini telah berkembang lebih jauh dengan da pihak menghembuskan dan membawa isu yang terkait dengan hubungan antar umat agama. Tak pelak isu ini menjadi berpotensi melibatkan pihak yang lebih luas yang sebenarnya tak ada kena-mengenanya dengan kasus Tolikara. Berbagai komentar yang muncul di media massa dan media sosial telah begitu banyak dan makin berpotensi memperkeruh situasi.

Situasi ini terjadi karena informasi yang disampaikan ke publik dari kalangan pemerintahan masih simpang siur dan masing-masing berbicara sebelum mendapatkan informasi yang komprehensif. Campur aduk antara komentar, opini dan fakta justru mengeruhkan informasi dan tidak memberikan ketenangan bagi masyarakat.

Selain itu, komentar dan pernyataan telah muncul dari berbagai pihak yang berkecenderungan melihat kasus Tolikara ini dari satu sisi, sementara banyak hal yang diungkap menunjukkan belum jelas sebagai fakta. Misalnya tentang keberadaan surat dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang simpang siur. Disebutkan surat edaran itu ada, namun ada pejabat tinggi mengatakan tidak ada, yang lain menyebutkan ada revisi.

Namun demikian banyak pihak telah berkomentar, bahkan tidak sedikit komentar itu yang bernada ‘’menghakimi’’ dengan menyebut pihak tertentu sebagai dalang kasus Tolikara, bahkan di media sosial berkembang pernyataan yang bernada provokasi.

Biarkan Hukum Bekerja

Menghadapi situasi ini yang diperlukan ada kita memberikan kesempatan agar hukum bekerja dengan keadilannya. Kita berharap aparat hukum bertindak lebih cekatan, dan proses hukum bisa dengan cepat dilakukan. Bahkan dalam proses ini tidak perlu mengeluarkan pernyataan sebelum fakta itu jelas dan terkonfirmasi.

Penegakkan hukum ini harus berjalan secara adil, di mana pihak yang melanggar hukum tidak akan lolos dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, keadilan tidak memandang bulu, termasuk jika ada aparat yang bertindak melawan hukum juga tidak boleh lolos.

Di sisi lain, akibat kasus ini ada yang menjadi korban, ada kerusakan rumah ibadah, dan kios-kios yang hangus. Pemerintah setempat harus menjadi kekuatan untuk membantu memulihkan para korban, dan bertindak lebih gesit.

Bersamaan dengan proses pro justicia itu, infrastruktur dan kohesi sosial harus dibangun kembali untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Tolikara tidak akan berkembang makin maju dan sejahtera dangan terus memelihara konflik yang baru saja meletus. Dan hal itu harus menjadi amanat dan obsesi bagi seluruh warga Tolikara.

Mengisolasi Kasus

Hal yang penting dan terutama harus menjadi tanggung jawab pemerintah adalah mengisolasi kasus Tolikara. Apa yang terjadi di Tolikara pada Jumat 17 Juli, harus berhenti hanya di Tolikara, bahkan di sana pun harus dicegah terjadinya kasus baru yang dipicu oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kekeruhan di masyarakat setempat.

Pemerintah juga harus mampu memberikan ketenangan pada masayarakat Indonesia seluruhnya, dengan mengisolasi kasus ini tidak keluar hingga wilayah lain. Berkembangnya isu-isu lain dari kasus itu menunjukkan ada pihak-pihak yang ingin memperluas kasus Tolikara, dan hal ini jauh lebih berbahaya.

Dan sangat penting bagi masyarat Indonesia untuk mendukung dan melaksanakan imbauan agar tenang dan tidak terpovokasi. Yang bisa dilakukan antara lain lebih selektif terhadap informasi, termasuk mana yang fakta dan mana yang komentar.

Kita berharap kasus Tolikara bisa sebera diselesaikan, masyarakat setempat kembali tenang, dan Indonesia yang membutuhkan kestabilan untuk pembangunan tidak terusik oleh kasus itu.