Menhut Persulit Pelepasan Lahan Puluhan Desa Terisolasi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan anggota Komisi V dari Partai Bintang Reformasi Bulyan Royan mengatakan Menteri Kehutanan (Menhut) diduga mempersulit izin pelepasan status lahan milik masyarakat sepuluh desa terisolasi.
"Ini akibat dari kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai 126 Km dan jalan tembus Bagansiapi-api-Dumai sepanjang 22 Km," kata Bulyan Royan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/6).
"Sebanyak 10 desa di Senaboy dengan penduduk kurang lebih 80.000 akan semakin terisolasi karena tidak ada jalan darat, dan penduduknya mayoritas miskin. Masyarakatnya sudah mulai resah dan marah karena permasalahan izin yang tak kunjung keluar," katanya lagi.
Sejak sembilan tahun lalu, kedua jalan itu hingga kini belum memperoleh pelepasan status lahan dari kawasan hutan.
Padahal, tambah Bulyan, Ketua Tim Terpadu Rencana Tata Ruang dari Kementerian Kehutanan tahun 2012, Prof Dr Ir Sambas Basuni MS, sudah menyetujui dan menandatanganinya.
Menurut Bulyan, sesuai PP No 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, kalau sudah ditandatangani oleh tim terpadu, tidak ada alasan Menhut untuk menahannya. Ia menyayangkan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 Km juga belum memperoleh izin dari Menhut selama sembilan tahun.
Menurut Bulyan, tersendatnya pembangunan infrastruktur itu mengakibatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar jalan itu sampai saat ini masih belum meningkat, karena jalan belum bisa dibuat.
Begitu pula dengan belum dibangunnya jalan tembus Bagansiapi-api-Dumai sepanjang 22 Km. Kawasan tersebut akan semakin terisolasi dan miskin sebab untuk mencapai lokasi tersebut, aparatur Pemda Rokan Hilir (Rohil) maupun warga juga tidak bisa menggunakan kendaraan.
Adapun 10 desa di Kecamatan Senaboy itu adalah Desa Teluk Dalam, Sungai Siput, Ujung Simbur, Senaboy kecil, Senaboy Besar, Sungai Bakau, Parit Aman, Suso, dan Batu Teritip.
Jika permasalahan pembangunan dua jalan itu tak kunjung ada solusi, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di 10 desa kecamatan Senaboy, Rohil.
"Bukan tidak mungkin akan terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pembangunan kedua jalan itu. Menhut harus memperhatikan secara serius aspirasi masyarakat Dumai dan Senaboy tersebut" kata tokoh masyarakat Riau tersebut.( Ant)
Editor : Sotyati
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...