Menkeu Beberkan Alasan Pemerintah Ajukan Tax Amnesty 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengungkapkan, latar belakang pemerintah mengajukan kebijakan tax amnesty pada tahun 2016 adalah sebagai kebijakan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

Menurut dia, kebijakan tax amnesty bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal atau pajak melainkan untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang pertama kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak,” kata Bambang dalam wawancara yang disiarkan oleh kemenkeu.go.id, hari Kamis (24/3).

“Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Kenapa? Karena pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih sustainable,” dia menambahkan.

Menurut Bambang, APBN akan lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dari satu sisi adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya, lanjut Bambang, akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

“Nah tetapi di sisi lain, lanjutnya, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya - dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita,” kata dia.

“Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kami melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia,” Menkeu menegaskan.

Editor : Eben E. Siadari