Menkeu Harap Masyarakat Bersabar, ABPN 2015 Masih di DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tengah digodok beberapa kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, saat inimenuju tahap pembahasan tingkat I.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi seperti tertuang dalam RAPBN-P kami harap mencapai 5,8 persen dimana pemerintah mengajukan beberapa tambahan anggaran, yang masih kami diskusikan dengan parlemen (DPR-RI),”kata Bambang di acara 'Global Research Briefing 2015' di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (26/1).

Dalam pemaparan di hadapan para nasabah Indonesia at The Standard Charterd Bank, Bambang mengemukakan bahwa pemerintah bersama DPR RI juga mengutarakan prospek ekonomi Indonesia dengan mengacu kepada ekonomi global saat ini, terutama dengan keprihatinan turunnya harga minyak dunia.

Bambang mengemukakan pemerintah akan fokus pada penggarapan beberapa sektor penting, antara lain stabilitas makro ekonomi, pelebaran ruang fiskal, investasi berkepanjangan.

"Kami (pemerintah) berkomitmen untuk bekerja serius. Dalam 5 tahun reformasi ekonomi akan lebih kuat, targetnya Indonesia menjadi tujuan menarik untuk investor lokal ataupun asing," Bambang menambahkan.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini menyadari pemerintah masih perlu memperbaiki infrastruktur untuk memicu masuknya investor. Oleh karena itu kata dia, pemerintah sedang melakukan sejumlah perbaikan seperti pembangunan pembangkit listrik, sebagai tanda keseriusan pemerintah untuk mengundang investor datang.

Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dalam Global ‎Research Briefing di Jakarta yang mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,8% merupakan target realistis. Sebab alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah sangat besar.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini mengatakan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp155 triliun untuk infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Untuk pertama kalinya, anggaran infrastruktur Indonesia lebih tinggi dari anggaran energi.

RAPBN-P 2015 yang diajukan oleh Pemerintah menetapkan belanja pemerintah sebesar Rp1.330,8 triliun, turun Rp61,7 triliun dari pagu sebelumnya dalam APBN yang diproyeksikan sebesar Rp1.392,4 triliun.

Bambang menjelaskan belanja Kementerian Lembaga meningkat dari sebelumnya dalam APBN Rp647,3 triliun menjadi Rp779,5 triliun karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk program prioritas Rp120,5 triliun, realokasi belanja Rp9,1 triliun dan berbagai perubahan lainnya.

"Kami akui harus memperbaiki elemen-elemen investasi di masa datang. Maka dari itu kamu memulai dengan membangun infrastuktur melalui APBN, seperti fasilitas power plant PLN dengan daya 35.000 MW," kata Bambang.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.769 triliun atau lebih rendah dari target dalam APBN sebesar Rp1.793,6 triliun, atau ada selisih Rp24,6 triliun. Adapun pagu belanja negara dalam RAPBN-Perubahan 2015 diproyeksikan mencapai Rp1.994,9 triliun atau lebih rendah dari pagu dalam APBN sebesar Rp2.039,5 triliun, atau ada selisih sebesar Rp44,6 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pada 2015 diproyeksikan mencapai Rp225,9 triliun atau 1,9% terhadap PDB, lebih rendah dari perkiraan semula dalam APBN sebesar Rp245,9 triliun atau 2,21% terhadap PDB. Penyusunan draf RAPBN-Perubahan 2015 ini dilakukan berdasarkan asumsi makro yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8%, tingkat inflasi 5,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.200 dan tingkat bunga SPN 3 bulan 6,2%.

Editor : Eben Ezer Siadari