Menko Kemaritiman: Banyak Opsi Pembelian Saham Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia. 

Menurut Luhut seusai Workshop Pengelolaan Sampah di Pantai dan Laut di Jakarta, hari Senin (27/2), BUMN bisa saja menjadi salah satu pihak yang dapat membeli divestasi saham PTFI.

"Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi juga orang lain membeli sahamnya. Kita enggak tahu juga karena ada opsi-opsi lain," katanya.

Luhut sendiri akan mengadakan pertemuan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Senin siang. Namun, ia tidak mengatakan secara gamblang bahwa Inalum tengah disiapkan untuk membeli saham PTFI.

"Bisa saja disiapkan Inalum dengan Antam. Bisa saja Inalum, Antam dengan `private sector` (swasta)," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam itu juga mengaku masih akan melihat pilihan terbaik untuk melakukan pembelian divestasi saham. 

Kendati demikian, Luhut memastikan harus ada pembicaraan baik-baik dengan perusahaan tambang Amerika Serikat itu. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia juga tidak boleh dikorbankan.

"Nantilah kita lihat. Biar kita bicara baik-baik dengan Freeport. Tentu kita cari solusi supaya `win win`, tapi enggak boleh mengorbankan kepentingan nasional kita," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengaku masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Budi dalam diskusi "Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangankan Pertambangan Minerba di Indonesia" di Jakarta, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di PTFI akan dialihkan.

"Sekarang kita bentuk holdingnya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," katanya.

Yang jelas, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham eksisting pemerintah di PTFI.

"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan kita tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," ujarnya.

Budi juga mengaku pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham PTFI. Menurut dia, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.

"Bisa saja kan `join venture` juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk, yang ditargetkan rampung tahun ini. (Ant)