Menko Polhukam akan Dikirimi Daftar Kuburan Massal 1965

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah akan memverifikasi laporan mengenai kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik tahun 1965, kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan.

“Ada teman yang akan memberikan daftar tempat kuburan massal. Besok, saya sendiri yang akan menerima daftar itu untuk memverifikasinya,” kata Luhut di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).

Dia berharap laporan adanya kuburan massal itu tidak membuat keributan lagi di publik karena pemerintah hanya ingin meluruskan angka jumlah korban.

“Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih. Kita sampai angka berapa sih,” katanya.

Bahkan, kalau memang bisa diidentifikasi maka pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk identifikasi.

Ia mengatakan jika temuan kuburan massal itu memungkinkan untuk proses peradilan maka akan dibawa ke peradilan tapi kalau tidak maka akan diselesaikan di luar peradilan.

“Tapi spirit kita `gak` usah gaduh dulu. Bertahun-tahun `gak` selesai-selesai lalu kita selesaikan, ya, jangan bikin gaduh,” katanya.

Ia mengakui ada pihak yang tidak akan puasa dengan penyelesaian yang akan dilakukan pemerintah saat.

Menurut dia, permasalahan G-30-S adalah masalah politik sehingga kalau dibawa ke suasana sekarang malah tidak adil.

“Presiden tekankan kita selesaikan ini pendekatan kemanusiaan. Kita kembali ke masalah kemanusiaan supaya tuntas dan bangsa ini kembali rekonsiliasi dan jangan lagi tengok masa lalu,” katanya. (Ant)