Menkominfo Fokus Bangun Komunikasi Selular Daerah Perbatasan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, pihaknya fokus menggarap pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di seluruh daerah perbatasan, guna memudahkan akses dalam komunikasi selular (menggunakan telepon genggam) sehingga menunjang kedaulatan negara Indonesia.
“Kita fokus, ada tiga daerah yang berbatasan langsung, Papua dengan Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Kalimantan dengan Malaysia. Saat ini Kalimantan kita prioritas,” katanya di Jakarta, Senin (18/1).
Ia menargetkan Januari 2016 pembangunan BTS yang memudahkan komunikasi selular di Kalimantan dapat rampung.
Setidaknya menurut dia, terdapat 140 desa lebih yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia mengatakan, skema pembangunan BTS nantinya akan mengacu pada kerja sama antarpihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun operator.
Misalnya, provinsi yang akan menyediakan lahan, kabupaten yang akan memenuhi sumber energi listriknya melalui genset dan bahan bakarnya serta operator yang akan membangun BTS dan mengoperasikannya.
Sedangkan pemerintah pusat, nantinya akan menyediakan subsidi bagi operator yang melaksanakan pembangunan BTS tersebut.
Ia mengatakan, saat ini baru terdapat lima BTS di desa perbatasan. Untuk itu ia berupaya dapat segera mendorong pembangunan BTS tersebut.
Menkominfo menambahkan, pembangunan daerah perbatasan, terluar dan terpencil merupakan salah satu sasaran dalam pemerintahan.
Selain memacu teknologi selular, pihaknya juga akan memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan. Di antaranya terkait dengan penyiaran radio, yang menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami masyarakat di perbatasan.
“Bayangkan Malaysia memiliki radio yang ditangkap oleh masyarakat kita di perbatasan, dengan bahasa yang mereka pahami. Kita juga harus, karena ini masalah kedaulatan,” katanya. (Ant)
Editor : Bayu Probo
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...