Menlu AS: Assad Tidak akan bergabung dalam Pemerintahan Transisi Suriah

MONTREUX, SATUHARAPAN.COM -  Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi baru, seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry padas Rabu (22/1) saat dimulainya konferensi perdamaian.

“Kami harus menangani realitas di sini... kesepakatan bersama, yang membawa kita ke tempat ini, untuk pemerintahan transisi yang berarti bahwa pemerintah tidak bisa dibentuk oleh seseorang yang ditolak atau tidak oleh salah satu pihak,” ujar Kerry dalam pidato pembukaan.

“Itu berarti bahwa Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi. Tidak ada jalan lain, tidak mungkin secara imajinasi, bahwa pria yang memimpin respons brutal terhadap rakyatnya bisa mendapatkan kembali legitimasi untuk memerintah.” 

“Satu pria dan mereka yang mendukungnya tidak bisa lagi mengatur sebuah negara dan menyandera kawasan itu,” ujar Kerry, yang bersama mitranya Sergey Lavrov asal Rusia memimpin upaya untuk mengorganisasi konferensi perdamaian sejak Mei.

“Hak untuk memimpin negara itu tidak berasal dari penyiksaan, bom barel atau rudal Scud,” kata diplomat tinggi AS itu.

“Hak itu muncul dari kesepakatan rakyat. Dan sungguh sulit untuk membayangkan bagaimana kesepakatan tersebut bisa muncul pada saat yang penting ini.”

Namun Kerry juga menekankan bahwa Suriah tidak bisa menjadi tempat bagi “ribuan ekstremis keras yang menyebar ideologi kebencian mereka dan memperburuk penderitaan rakyat.

Kerry berbicara dalam konferensi perdamaian yang sudah lama dinantikan, dengan membawa rezim dan oposisi duduk bersama untuk pertama kalinya, yang dimulai di kota Montreux, Swiss.

Oposisi Tuntut Assad Serahkan Kekuasaan

Pemimpin oposisi Suriah pada Rabu menyerukan kepada Presiden Bashar al-Assad untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi, saat pembicaraan damai yang dipimpin PBB dibuka di Swiss.

“Saya menyerukan kepada (delegasi rezim) untuk segera menandatangani komunike Jenewa I (agar menetapkan) transfer kekuasaan secara penuh dari Assad, termasuk militer dan keamanan, kepada pemerintahan transisi,” ujar Ahmad Jarba, presiden Koalisi Nasional Suriah, kepada para delegasi yang berkumpul di kota Montreux.

“Kami sepenuhnya sepakat dengan keputiusan Jenewa I saat Anda seluruhnya sepakat,” ujarnya, merujuk pada sebuah pakta yang disepakati pada Juni 2012, yang menyetujui pendirian pemerintahan transisi yang disepakati bersama.

Rezim Presiden Assad yang memperdebatkan bahwa pembicaraan damai itu, yang akan terus berlanjut pada pekan ini di Jenewa, tidak akan menetapkan agenda untuk penyerahan kekuasaan.

Namun Jarba bersikeras kesepakatan Jenewa I merupakan “prolog bagi pengunduran diri Bashar al-Assad dan pengadilannya bersama seluruh kriminal dari rezimnya.”

Dia mengungkapkan oposisi Suriah akan menyajikan detail jadwal, lengkap dengan tenggat waktunya, bagi tahap negosiasi berikutnya yang dijadwalkan akan diungkap di Jenewa pada pekan ini.

“Jika Assad masih berkuasa dengan cara apa pun, hal itu akan berarti bahwa proses Jenewa II teralihkan dari jalurnya,” ujar Jarba

“Kami berupaya meyakinkan kembali bahwa kami memiliki mitra dari Suriah di ruangan ini, dan mitra ini bisa mengubah dirinya dari delegasi atas nama Assad menjadi delegasi atas nama Suriah.” (AFP)