Menteri dan PM Prancis Bersitegang Soal Bandara Nantes

PARIS, SATUHARAPAN.COM – Segolene Royal, Menteri Lingkungan Hidup Prancis menolak mengomentari pembangunan bandara baru Notre Dame des Landes yang terletak di sebelah barat kota Nantes, Prancis, pada 2015 mendatang yang digagas Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls.

"Semoga rencana pembangunan berhasil,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Segolene Royal seperti tertuang di website rfi.fr, Sabtu (20/12). "Perdana menteri dapat mengambil keputusan yang dia inginkan, saya tidak perlu berkomentar," tambahnya.

Segolene jengkel karena Valls tidak peduli dan sebelumnya tidak memberitahu kepada Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan bandara tersebut.

November 2014, Perdana Menteri Perancis Manuel Valls telah menyatakan bahwa pembangunan kontroversial bandara dekat kota barat Nantes akan dilaksanakan pada 2015, meskipun saat ini ada perintah hukum untuk menangguhkan projek tersebut.

Penangguhan tersebut karena Partai Ekologi Prancis (EELV) yang didukung oleh aktivis sayap kiri dan petani lokal, pada Senin (15/12) mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan protes terhadap kebijaka pemerintah yang menurut mereka tidak pro lingkungan tersebut.

Selama berbulan-bulan ribuan demonstran telah secara teratur berdemonstrasi menentang projek, dan beberapa demonstran mendirikan tenda untuk menempati rencana Notre Dame des Landes.

Rencana kontroversial untuk membangun bandara baru untuk menggantikan yang sudah ada di Nantes pertama kali diusulkan pada tahun 1960 tetapi terus-menerus ditunda setelah era krisis minyak di Prancis pada 1970-an.

Rencana pemerintah ini dibawa kembali ke agenda nasional ketika Perdana Menteri waktu itu dari pihak Sosialis, pada 2000 Lionel Jospin memutuskan untuk mengurangi kemacetan di bandara Paris dan memutuskan untuk membangun arus lalu lintas bandara baru di luar Paris.

Meskipun dukungan kuat dari mantan perdana menteri lainnya, Jean Marc Ayrault, namun pada April 2013, telah ditangguhkan karena banyak mendapat tentangan dari Pemerintah Kota Nantes, yang mendapat dukungan mengajukan usulan pemerintah tersebut ke ranah hukum.

Menurut catatan rfi.fr, sedikitnya delapan banding yang diajukan pada bulan Oktober 2014 untuk mengklaim kembali lebih dari 38 juta euro subsidi publik sudah dibayarkan kepada kelompok konstruksi swasta Vinci. Biaya proyek ini diperkirakan sebesar 560.000.000 juta euro (Rp 52,55 triliun).

“Proyek ini telah didukung oleh pemerintah regional dan lokal," kata Valls, yang menolak untuk mengorbankan proyek karena masalah ekologi. (rfi.fr).

Editor : Eben Ezer Siadari