Menteri Susi Gandeng KPK Awasi Kementeriannya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi transparansi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kita minta dukungan KPK atas sudah terundangnya moratorium (penundaan kebijakan) dan kita mau membangun policy (aturan) di KKP supaya itu transparan kemudian tata kelola laut yang kita inginkan yang sustainable dan lestari itu juga bisa dijaga,” kata dia ketika mendatangi gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/11) malam.

Tujuan kedatangannya ke KPK, kata Susi, juga untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi dan transparansi di kementeriannya. Menurutnya, di kementerian tersebut nantinya akan berfokus pada sistem transparansi dan tidak hanya eselon satu saja yang akan melaporkan harta kekayaannya tetapi juga eselon dua dan tiga.

Dalam kesempatan tersebut, Susi memaparkan beberapa program yang akan dibuat seperti pelarangan bonngkar muat di tengah laut, kuota untuk bulan tangkap, ukuran ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal dan alat tangkap ramah lingkungan.

Susi telah melakukan moratorium penangkapan ikan oleh kapal besar. Keputusan tersebut diambil karena masih banyak kapal-kapal asing yang menangkap ikan di sejumlah kawasan perairan Indonesia seperti Maluku, Sumatera dan Samudra Hindia.

Editor : Eben Ezer Siadari