Mesir Kampanye Tolak Partai Agama

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Wakaf Mesir mengumumkan bahwa kementerian itu mendukung kampanye yang bertujuan untuk mencegah partai-partai keagamaan menjadi peserta dalam pemilihan umum parlemen mendatang.

Dukungan Kementerian Wakaf itu ditujukan pada kampanye berjudul "Tidak untuk Partai Keagamaan," dan disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi, hari Rabu (26/8) seperti dikutip situs berita setempat, Al Ahram.

Menurut Sabry Ebada, Wakil Menteri Wakaf di Alexandria, "Kementerian itu sangat mendukung  kampanye ‘’Tidak untuk Partai keagamaan’’ dan berharap bahwa kampanye  itu akan meluas pada semua provinsi di Mesir. Sebab, partai politik berdasarkan fondasi agama hanya menimbulkan diskriminasi antara warga negara atas dasar sektarian."

Ebada menambahkan, "Sebuah negara Muslim seperti Mesir tidak harus membedakan antara Muslim dan non-Muslim dan harus bertindak untuk kepentingan hak-hak sipil, sosial, ekonomi dan politik bagi semua warga negara tanpa didasarkan pada agama atau kelas."

Dia juga berpendapat bahwa "politisi partai politik adalah orang-orang yang melayani semua warga negara tanpa diskriminasi atas dasar agama."

Larangan Konstitusi

Pada hari Selasa, Mohamed Abdel-Razeq, Ketua Bidang Agama pada Kementerian Wakaf, juga mengumumkan bahwa pasal 74 konstitusi Mesir yang baru jelas menyatakan bahwa partai politik berdasarkan yayasan keagamaan secara tegas dilarang.

"Konsekuensinya, kami mendukung setiap kampanye yang bertujuan untuk menerapkan prinsip konstitusional ini," kata Abdel-Razeq dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Al-Ahram.

Abdel-Razeq juga menekankan bahwa Kementerian Wakaf sepenuhnya akan menggunakan kekuatan untuk memastikan bahwa calon dalam pemilihan parlemen mendatang tidak menggunakan slogan keagamaan atau menggunakan tempat ibadah, masjid atau gereja, untuk kampanye dalam pemilu.

"Kementerian wakaf juga akan memastikan bahwa ulama yang ikut dalam pemilihan parlemen mendatang akan dilarang memberikan khotbah pada shalat Jumat atau memberikan ceramah agama di masjid-masjid selama masa pemilu," kata Abdel-Razeq.

Setelah pemberontakan tahun 2011, ketika kelompok Islam yang terutama dari Ikhwanul Muslimin, mengambil alih panggung politik, adalah hal biasa bahwa sayap politik kelompok-kelompok Islam menggunakan masjid untuk tujuan politik.

Abdel-Razeq menambahkan bahwa "kementerian akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa ada pemisahan antara agama dan politik di masjid-masjid dan sekolah-sekolah dan lembaga Al-Azhar."

Menurut Abdel-Razeq, "Selama satu tahun kekuasaan Ikhwanul Muslimin (2012-2013) telah menyebabkan berkembangnya ulama radikal yang terlibat dalam mencampur-adukkan agama dengan politik dan terjadi diskriminasi antara warga dengan alasan agama. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bangsa mengurangi warisan buruk ini."

Kampanye Tamarod

Kampanye ‘’Tidak untuk Partai Keagama’’ diluncurkan dua pekan lalu oleh Tamarod, gerakan yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak, dan namanya berarti pemberontak. Kampanye kelompok ini didukung oleh aktivis politik Hamdi Al-Fakharani.

Tamarod juga memainkan peran utama dalam mengusir mantan presiden Islamis dari Ikhwanul Muslimin, Mohammed Morsi, dari kursi kepresidenan pada bulan Juli tahun 2013.

Tamarod mengklaim bahwa mereka mengumpulkan sekitar 22 juta tanda tangan mendukung mencopotan Morsi dan menunjuk Ketua Mahkamah Agung Konstitusi sebagai presiden sementara.

Menurut Doaa Khalifa, anggota Tamarod yang bertugas mengumpulkan tanda tangan untuk kampanye "Tidak untuk Partai Agama", mereka bertujuan mengumpulkan 23 juta tanda tangan dari warga biasa dalam mendukung kampanye mereka.

Partai Nour Jadi Sasaran

Khalifa mengatakan kampanye mereka terutama bertujuan untuk memberlakukan larangan terhadap partai kelompok ultrakonservatif Partai Al-Nour Salafi, menjelang pemilihan parlemen. Partai ini sempat dekat dengan Ikhwanul Muslimin selama setahun pemerintahan Morsi.

"Saya pikir semua orang di negara ini tahu betul bahwa (Partai) Nour adalah partai agama dan ideologinya berdiri di atas diskriminasi antara warga dengan alasan agama dan sektarian, dan sebagai konsekuensinya (partai) itu seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik," kata Khalifa.

Dia juga menegaskan "kampanye dalam sepekan telah mampu mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan dari warga dari enam gubernuran yang berbeda."

Khalifa mengatakan pada hari Rabu bahwa dukungan Kementerian Wakaf  terhadap kampanye mereka merupakan keputusan untuk mencegah ulama Salafi dari Partai Nour menyampaikan khotbah di berbagai masjid untuk kepentingan kampanye politik.

Pemisahan Agama dan Politik

Al-Fakharani, mantan anggota parlemen dan kritikus keras terhadap Ikhwanul Muslimin, mengatakan dia mendukung penuh kampanye Tamarod ini.

"Partai Nour mengemban ideologi yang sama seperti Ikhwanul Muslimin, dan semua organisasi jihad ekstremis Islam lainnya seperti Daesh (ISIS /Islamic State of Iraq and Syria). Hal itu sangat buruk bagi kehidupan politik di Mesir, di mana anggota partai ini bisa mendapatkan kursi di parlemen," kata Al-Fakharani .

Dia juga menunjukkan "tanda tangan mendukung menghapuskan partai-partai keagamaan seperti Nour, yang akan digunakan untuk diajukan ke pengadilan untuk meminta ditiadakannya partai ini dan lainnya secara resmi."

Kampanye ini juga mendapat dukungan dari mantan hakim, seperti Ahmed Abdel-Rahman yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Negara dan Ketua Komite Partai Politik yang bertanggung jawab atas perizinan partai politik di bawah rezim Mubarak.

Abdel-Rahman mengatakan kampanye "Tidak untuk Partai keagamaan" mencerminkan kehendak rakyat untuk membersihkan."

"Pemberontakan rakyat Mesir pada 2013 itu tidak hanya terhadap Mohammed Morsi atau Ikhwanul Muslimin, tapi terhadap semua partai keagamaan dan upaya pencampuran agama dengan politik," kata Abdel-Rahman.

Namun, Abdel-Rahman mengatakan, "Adalah menyedihkan bahwa tidak ada lembaga politik telah mengambil langkah serius terhadap pembubaran (Partai) Nour,  yang menyebabkan adanya kampanye untuk mencerminkan perlunya menerapkan pasal 74 dari konstitusi."

Pembubaran Partai Agama

Partai Nour adalah satu-satunya partai politik Islam yang kuat yang mendukung penggulingan Morsi, setelah kelompok yang pro-Morsi dan kelompok Islamis, serta Partai Kebebasan dan Keadilan, partai-nya Ikhwanul Muslimin, terbongkar terkait operasi keamanan.

Gerakan Tamarod berkampanye untuk mendapat dukungan dari partai-partai politik berhaluan kiri seperti Tagammu yang telah pengecam keras kelompok Ikhwanul Muslimin.

Rifaat Al-Said, mantan ketua Tagammu, mengatakan, kampanye ‘’Tidak untuk Partai Keagamaan" adalah langkah menuju pelaksanaan pasal 74 dari konstitusi Mesir. Langkah selanjutnya harus mencakup komite partai politik dan pengadilan administratif untuk meminta pembubaran Nour dan partai-partai keagamaan lainnya," kata Al-Said.

Osama Al-Ghazali Harb, seorang analis politik dan anggota terkemuka dari Partai Kebebasan Mesir, mengatakan, "Rakyat Mesir tidak mengusir Ikhwanul Muslimin melalui pintu, agar melihat partai agama lain seperti Nour datang melalui jendela."

Persaingan Politik

Tapi analis politik lainnya, Amr Hashem Rabie, mengritik kampanye Tamarod. Rabie mengatakan bahwa (partai) Nour adalah bagian dari revolusi melawan Morsi dan para pemimpinnya tidak pernah mengatakan mereka memiliki sebuah partai agama.

Rabie percaya bahwa popularitas yang luas dari partai Nour di gubernuran Mesir merupakan motif sebenarnya di balik kampanye Tamarod. "Alih-alih bersaing  dengan partai ini dalam pemilu yang adil, Tamarod dan partai-partai sekuler lainnya membawa ke pengadilan untuk membubarkan partai ini dan mendapatkan kursi tanpa kompetisi," kata Rabie.

Shaaban Abdel-Alim, seorang pejabat terkemuka Partai Nour, mengatakan kepada Al Ahram dan menyebutkan bahwa "Tamarod" itu sendiri adalah sebuah entitas ilegal yang berusaha untuk memaksakan kepentingan pada jalan politik.

"Kami bukan partai agama. Kami hanya partai politik dengan latar belakang agama," kata Abdel-Alim, menambahkan. "Jika Nour dibubarkan dengan cara apapun, pemimpin partai akan bertemu untuk membentuk yang lain dengan nama yang berbeda."

Abdel-Alim setuju bahwa beberapa partai sekuler bertujuan untuk mendominasi parlemen dengan tanpa kompetisi. "Mereka ingin mencapai hal itu tanpa menghadapi kompetisi apapun dan dengan memanfaatkan permusuhan luas terhadap Ikhwanul Muslimin untuk melenyapkan semua kekuatan Islam moderat dari arena politik," kata Abdel-Alim.