Minggu, Mesir Umumkan Pemilu Parlemen

KAIRO, SATUHARAPAN.COM –Tanggal yang ditunggu-tunggu untuk memulai pemilu parlemen Mesir akan diumumkan pada konferensi pers hari Minggu (30/8) ini, kata panitia pemilihan negara itu, hari Kamis (27/8).

Panitia akan mengumumkan "kapan pemungutan suara akan dimulai, jadwal penghitungan suara, dan kondisi dan waktu pencalonan," kata juru bicara komite Omar Marawan mengatakan kepada surat kabar Mesir Al-Ahram.

Pemungutan suara, yang sebelumnya dijadwalkan 22 Maret, ditunda setelah pengadilan memutuskan bahwa beberapa bagian dari undang-undang pemilihan tidak konstitusional.

Pemilihan parlemen adalah langkah terakhir dalam peta politik yang diumumkan setelah kudeta secara militer pada Juli 2013 itu menggulingkan Presiden Mohamed Morsi.

Pemerintahan Mesir telah berjalan tanpa parlemen sejak Juni 2012 ketika pengadilan membubarkan DPR karena dinilai tidak konstitusional. Sejak saat itu, Presiden Abdel Fatah al-Sisi memegang kekuasaan legislatif.

Sisi dilaporkan telah mengatakan bahwa pemilu akan berlangsung sebelum akhir tahun ini, namun para pejabat lain mengatakan pemungutan suara mungkin akan diadakan pada awal September, menurut Al-Ahram Online.

Di bawah undang-undang baru, pemilu kali ini dikritik karena membuka pintu untuk membentuk patronase berbasis politik, di mana DPR akan terdiri dari 448 kursi untuk calon individu dan 120 kursi untuk daftar partai.

Beberapa partai politik dilaporkan telah mengecam undang-undang pemilu baru dengan partai-partai oposisi El-Dostour dan Nasserist Karama. Rencananya, mereka mengumumkan akan memboikot pemilu.

Bukan Kampanye Partai Keagamaan

Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok lain, Tamarod telah meluncurkan kampanye partai anti-agama dalam masa-masa pemilu.

Tamarod memimpin kampanye untuk menggulingkan Morsi pada 2013, mengklaim telah mengumpulkan sekitar 22 juta tanda tangan menyerukan penghapusan, tetapi kelompok itu kemudian dituduh dimanfaatkan oleh pemerintah militer.

Anggota Tamarod Doaa Khalifa mengatakan kepada Al-Ahram bahwa kelompok ini bertujuan untuk mengumpulkan 23 juta tanda tangan untuk mendukung kampanye terbaru dan telah mengumpulkan 100.000 tanda tangan dari enam gubernuran yang berbeda. Namun, jumlah tanda tangan tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen.

Pada hari Rabu (27/8), Menteri Wakaf tidak lagi mendukung kampanye terhadap 'partai-partai keagamaan', kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/8).

Wakil Menteri Wakaf, Sabry Ebada, mengatakan bahwa kementerian mendukung kampanye, yang disebut 'tidak untuk partai-partai keagamaan', karena pihak dengan "yayasan keagamaan menimbulkan diskriminasi antara warga negara atas dasar sektarian," dilaporkan Al-Ahram Online.

Mohamed Abdel-Razeq, ketua departemen Kementerian Agama, mengatakan bahwa Pasal 74 dalam perundang-undangan Mesir melarang partai politik berdasarkan agama.

Dia menambahkan bahwa pihak kementerian akan bekerja untuk memastikan bahwa calon legislatif tidak menggunakan slogan-slogan keagamaan selama pemilu mendatang.

Sejak kudeta militer 2013 yang menggulingkan pemerintahan Mohammed Morsi, Sisi telah memimpin penumpasan sengit di partai-partai dan gerakan keagamaan, khususnya Ikhwanul Muslimin dengan ribuan pemimpin kelompok baik di pengasingan atau dalam penjara.

Kelompok lain yang ikut tergusur melalui aturan kampanye adalah Partai Salafi Nour, satu-satunya partai Islam yang mendukung Sisi menjatuhkan Morsi pada tahun 2013. Ini berakibat pada dikeluarkannya partai itu karena terlibat kerusuhan yang mendukung aktivis pro-Islam di negara itu.

Menurut Al-Ahram, kampanye tersebut bertujuan untuk memberlakukan larangan Partai Salafi Nour menjelang pemilu.

"Saya pikir semua orang di negara ini tahu betul bahwa (partai) Nour adalah partai agama dan ideologinya sering mendiskriminasi warga dengan alasan agama dan sektarian," Khalifa, pemimpin kampanye Tamarod, mengatakan kepada Al-Ahram Online.

Aktivis Tamarod Hamdi Al-Fakharani menambahkan: "Partai Nour mengemban ideologi yang sama seperti Ikhwanul Muslimin dan semua organisasi jihad ekstremis Islam lainnya seperti Negara Islam (ISIS) dan itu sangat buruk bagi kehidupan politik di Mesir di mana anggota partai ini bisa mendapatkan kursi di parlemen," katanya kepada Al-Ahram.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja