MKD Gunakan CCTV Terkait Dugaan Pemalsuan Absensi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap membuka rekaman kamera pengintai atau CCTV untuk mengetahui pelaku dugaan pemalsuan tanda tangan di absensi Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

"Bisa melalui (rekaman) CCTV paling bagus," katanya di Jakarta, hari Jumat (26/2).

Menurut dia, melalui CCTV itu dapat diketahui secara pasti pelakunya, apakah orang suruhan Novanto atau ada pihak yang sengaja untuk memancing perhatian publik.

Dia mengatakan dalam proses verifikasi, pihaknya akan bertanya kepada Kesekjenan DPR karena tiap absensi fraksi ada satu orang staf yang mengawasinya.

Menurut dia, seharusnya staf Kesekjenan mengawasi secara ketat absensi tersebut karena untuk memastikan absensi di tanda tangani oleh anggota DPR bersangkutan.

"Mereka (staf Kesekjenan DPR) biasanya memastikan, kan bisa saja mereka lagi mengobrol lalu kecolongan," katanya.

Dasco menjelaskan, perhatian yang tinggi dari masyarakat khususnya media sosial menjadi dasar bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses dugaan absensi palsu tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan MKD saat ini sedang memverifikasi kasus tersebut meskipun tanpa aduan namun berdasarkan kuatnya perhatian masyarakat di media sosial.

"Dalam kasus dugaan absensi palsu maupun pelaporan jet pribadi, kami dalam proses verifikasi yaitu telaah mendalam karena suhu politik di internal Golkar semakin `panas` jelang Munas," katanya.

Menurut dia, tindak lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan Novanto merupakan bentuk tanggung jawab MKD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota parlemen.

Dasco enggan berspekulasi soal tanda tangan palsu Novanto dalam lembar absen rapat paripurna DPR, Selasa (23/2) lalu, merupakan tindakan sengaja atau tidak.

"Pak Novanto maju sebagai salah satu calon. Bisa saja, ada yang sengaja menandatangani, lalu menyebar foto itu untuk memancing perhatian dan menjatuhkan dia," kata dia.

Dasco juga memastikan MKD tidak ingin dijadikan alat politisasi dalam kasus pelaporan pesawat jet maupun dugaan pemalsuan tanda tangan. (Ant)

Editor : Bayu Probo