Muhammadiyah dan Komnas HAM Advokasi Kematian Siyono

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, bahwa Muhammadiyah bersama Komnas HAM melakukan advokasi terhadap kasus kematian Siyono warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawa, Klaten.

Siyono ditangkap Densus 88 Mabes Polri pada hari Selasa (9/3). Namun, kematiannya dianggap tidak wajar. Selain itu, Busyro selama ini Muhammadiyah sudah terbiasa menerima laporan masyarakat terkait tuntutan keadilan. Banyak warga yang menderita akibat diperlakukan tidak adil lapor.

"Suratmi, istri Siyono waktu itu datang ke Muhammadiyah dengan membawa segepok uang yang diserahkan oleh polwan di salah satu hotel. Namun uang itu ditolak Suratmi karean hatinya  merasa terganggu," kata Busyro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (12/4).

Selain itu, kata Busyro Suratmi tidak mau menerima uang tersebut. Bungkusan uang itu tak pernah dibukanya.

"Kemarin saya perlihatkan uang dari Densus 88 itu ke wartawan. Kami buka di depan publik supaya pada tahu," kata dia.

"Suratmi ingin kasus suaminya dibuka. Makanya dia menolak uang tersebut," dia menambahkan.

Dengan demikian, kata Busyro mudah-mudah bisa menjadi salah satu bukti untuk mengungkap. Apakah lazim keluarganya tewas oleh Densus 88 diberi uang seperti itu.

"Apakah ada aturan standar memberi uang sepeti itu. Selain itu di Jogja kami mendapat apresiasi dari elemen masyarakat sipil utk bergabung," kata dia.

‪Busyro berpendapat dari semua secara kronologis maka tugas PP Muhammadiyah berkaitan dengan autopsi sudah selesai.

"Secara posedural tim forensik yang mendapat tugas dari Muhammadiyah namun juga tugas kenegaraan dari Komnas HAM, maka hasil tim forensik kami serahkan kepada Komnas HAM," kata dia.

‪"Tim forensik sepakat untuk melakukan autopsi lain tanpa melihat latar belakang agama. Patut diluruskan Siyono bukan keluarga Muhammadiyah," dia menambahkan.

Sementara itu, pimpinan RDP Desmon J Mahesa mengatakan, segala informasi dengan apa yang disampaikan Komnas HAM, PP Muhammadiyah bahwa Komisi III sangat penting untuk melakukan langkah-langkah pengawasan DPR terhadap kinerja Kepolisian, kinerja BNPT, dan Densus ini sangat penting.

"Ada beberapa catatan, pertama hasil diskusi di internal komisi III, pertama adalah apakah betul Siyono ini teroris. Yang kedua, Siyono ini mati apakah karena perkelahian apa tidak. Ketiga, persoalan uang yang diberikan kepada istri Siyono. Ini bicara wajah kepolisian yang menghargai seseorang karena kasus sekadar dengan uang," kata dia.

Selain itu, kata dia  tentang tindakan dan tanggung jawab Densus 88 terhadap peristiwa Siyono ini menjadi catatan DPR yang akan dibahas nanti dengan Kapolri dan BNPT.

"Yang menjadi catatan kami di DPR yang akan kami bawa saat rapat dengan Kapolri, BNPT pada hari Rabu depan ini," kata dia.

Editor : Bayu Probo