Muhammadiyah Nilai Ada Upaya Sistematis Melemahkan KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghargai tekad dan langkah pemerintah untuk pemberantasan korupsi, tapi sangat prihatin dengan tingginya korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan hal itu disebabkan oleh beberapa permasalahan, yang pertama, penegakan hukum yang masih lemah.

"Muhammadiyah melihat adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran lembaga pemberantasan korupsi, khususnya KPK," kata Haedar Nasir di Gedung Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, hari Kamis (12/11).

Kedua, kata Haedar Nasir, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

"Ketiga adanya indikasi intervensi politik, baik jajaran eksekutif maupun legislatif, dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu," kata dia.

Kemudian, keempat, kata Haedar Nasir, belum tumbuhnya dan berkembangnya budaya antikorupsi baik di dalam birokrasi maupun masyarakat.

"Korupsi cenderung lebih dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka, sehingga aspek nilai, moral, dan keadabannya kurang mendapatkan perhatian," kata dia.

Dengan demikian, kata Haedar Nasir, Muhammadiyah mendukung penuh eksistensi lembaga KPK.

"Dalam rangka mendukung kinerja KPK pemerintah hendaknya segera menetapka anggota KPK yang baru sesuai dengan seleksi tim dan fit and proper test yang telah dilakukan DPR. Penundaan penetapan anggota KPK akan melemahkan eksistensi KPK secara psikologis politisi dan hukum," kata dia.

Editor : Sotyati