MUI Minta KPK Tuntaskan Korupsi di Banten

LEBAK, SATUHARAPAN.COM - Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak KH Baijuri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan korupsi di Banten guna mewujudkan rasa keadilan.

"Kita setuju korupsi diberantas karena menyengsarakan rakyat banyak, juga mengalami kerugian uang negara," katanya di Rangkasbitung, Minggu (17/11).

Ia mengatakan, pihaknya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan kasus korupsi di Banten, karena perbuatan korupsi bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara.

Selama ini, penanganan korupsi di Banten belum berjalan baik, sehingga lembaga KPK harus turun tangan.

Penanganan korupsi yang dilakukan KPK cukup baik karena belum lama ini melakukan penggeledahan di salah satu Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Banten.

"Kami yakin kasus korupsi di Banten bisa diminimalisasi jika KPK dapat menuntaskannya," katanya.

Menurut dia, desakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Banten agar KPK mengusut pelaku-pelaku korupsi merupakan kemajuan.

Sebab perbuatan korupsi bisa menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat banyak.

Karena itu, KPK harus melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi.

Gejala korupsi yang marak sekarang ini disebabkan tidak memiliki moral, mereka hanya memikirkan kehidupan pribadi untuk memenuhi kesenangan dan gaya hidup yang berlebihan.

Di samping itu juga pelaku korupsi sudah tidak memiliki jiwa kesetiakawanan. 

"Kita sangat prihatin melihat tayangan televisi pelaku-pelaku korupsi dengan tertawa dan tersenyum tanpa malu-malu lagi," katanya.

Majid, salah seorang warga Kabupaten Lebak mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Provinsi Banten.

Selama ini kasus korupsi di Banten cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya penyelidikan secara hukum.

Bahkan, kekayaan para pejabat sangat "demonstratif" dengan menampakan kekayaan, seperti mobil dan rumah mewah.

Selain itu juga kekayaan lainnya diantaranya tanah dan perusahaan-perusahaan.

Sedangkan, masyarakat Banten masih tinggi angka kemiskinan, bahkan jumlah penderita gizi buruk Banten peringkat tiga tingkat nasional.

"Kami sebagai masyarakat tentu berharap kasus-kasus korupsi di Banten dapat ditangani olek KPK dengan baik," katanya. (Ant)