Muncul Kebijakan Ekonomi Baru, PM Prancis Mundur

PARIS, SATUHARAPAN.COM – Sehari setelah Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls telah mengajukan pengunduran dirinya dari pemerintahan kepada Presiden Francois Hollande, pada Senin (25/8). Kantor kepresidenan dalam pernyataannya menerima pengunduran diri itu. Pemerintahan yang baru akan dibentuk pada Selasa (26/8) sesuai arahan dari presiden.

Pengunduran diri tersebut dilakukan sehari setelah Menteri Ekonomi Arnaud Montebourg menyerukan kebijakan ekonomi baru dan mempertanyakan apa yang disebutnya "obsesi" Jerman atas ketelitian anggaran.

Valls menuduh Montebourg melewati batas karena mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka. Tidak ada pertumbuhan dalam ekonomi Prancis tahun ini. Kabinet Prancis pun secara terbuka berseteru mengenai perekonomian negara.

Valls ditunjuk untuk memimpin pemerintah melalui perombakan kabinet pada bulan Maret, setelah Partai Sosialis-yang berkuasa-menderita kekalahan dalam pemilihan umum lokal.

Kebijakan ekonominya, yang berpusat di sekitar pemotongan pajak gaji bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka dan membawa negara ke luar dari stagnasi, tidak populer di kalangan banyak anggota parlemen sayap kiri.

Rating persetujuan Valls telah turun sekitar sembilan persen pada bulan Agustus setelah turun enam poin pada bulan Juli dan lima poin pada bulan Juni, sehingga total penurunan sampai 20 poin hanya dalam waktu tiga bulan, menurut jajak pendapat Ifop yang diterbitkan di Le Journal du Dimanche.

Hollande, dengan rating persetujuan 17 persen-turun satu poin dari bulan lalu-tetap merupakan presiden paling tidak populer dalam sejarah Republik Kelima Prancis, yang dimulai pada 1958.

Angka pengangguran berada di dekat rekor tertinggi dan pemulihan ekonomi Perancis tertinggal dibandingkan rekan-rekan Eropanya.

Tingkat dukungan pada Valls menurun tajam di kalangan kelompok pemilih kanan-tengah, dengan penurunan 15 poin dalam satu bulan, diikuti oleh pemilih Sosialis dan pemilih sayap kiri, dengan penurunan 11 dan sembilan poin.

Hasil jajak pendapat itu diumumkan beberapa hari setelah Hollande mengatakan ia akan mempercepat reformasi kesejahteraan dan pajak untuk mengurangi beban pada rumah tangga miskin tapi tidak akan mundur dari kebijakan ekonomi berorientasi bisnisnya.

Pada hari Minggu (24/8), Benoit Hamon (Menteri Pendidikan) dan Montebourg mengkritik langkah-langkah penghematan pemerintah dan mendesak Prancis untuk melawan kredo Jerman terkait disiplin fiskal dan bukannya melakukan kebijakan pendukung konsumsi rumah tangga.

"Untuk memastikan keberhasilan kebijakan sisi penawaran yang dilakukan selama dua tahun terakhir, kita perlu menghidupkan kembali permintaan. Anda tidak bisa menjual apapun kepada rakyat Prancis jika mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup," kata Hamon.

"Kanselir Merkel tidak bisa lagi menjadi orang yang mengatur Eropa," kata dia.

Dalam wawancara yang diterbitkan Sabtu (23/8), Arnaud Montebourg mengatakan langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh Prancis dan rekan-rekan Eropanya mencekik pertumbuhan.

Partai Sosialis memulai pertemuan tahunan akhir musim panas pada Kamis di kota pelabuhan bagian barat, La Rochelle, di mana mereka yang menentang langkah-langkah pengurangan defisit akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka atas kebijakan ekonomi itu. (bbc.co.uk/Ant)

Editor : Bayu Probo