Negara Teluk Tolak Pengambilalihan Kekuasaan di Yaman

RIYADH, SATUHARAPAN.COM - Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) pada Sabtu (7/2) menolak pengambilalihan kekuasaan di Yaman oleh kelompok Al-Houthi dan mengeluarkan peringatan mengenai langkah untuk melindungi kepentingan anggotanya.

Dalam pertemuan di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, GCC mengatakan Dewan Teluk itu akan terus mendukung Pemerintah Yaman, dan mengecam bahwa tindakan paling akhir kelompok Syiah Al-Houthi akan mengakhiri proses politik damai di Yaman. Blok enam negara tersebut menyebut pengambilalihan itu sebagai kudeta.

"Kudeta Al-Houthi ini adalah peningkatan berbahaya yang kami tolak dan tak bisa diterima. Itu sangat bertolak belakang dengan semangat pluralisme dan hidup berdampingan, yang membuat Yaman telah dikenal," kata GCC, sebagaimana diberitakan Xinhua.

GCC memperingatkan perkembangan paling akhir tersebut akan mengarah kepada kerusuhan dan pertumpahan darah lebih jauh di Yaman. Dewan Teluk itu menyeru masyarakat internasional --terutama Dewan Keamanan PBB-- agar memikul tanggung jawab dengan mencelanya.

Pada Jumat (6/2), Al-Houthi mengumumkan bahwa kelompok Syiah Yaman tersebut mengambil alih pemerintah dan membubarkan parlemen di negara Arab itu.

Al-Houthi juga membentuk Dewan Presiden lima-anggota untuk melaksanakan tugas presiden, tindakan yang memperparah kerusuhan setelah perdana menteri dan presiden Yaman mengajukan pengunduran diri pada Januari.

Selain itu, satu Dewan Peralihan Nasional, yang terdiri atas 551 anggota, akan didirikan guna menggantikan parlemen saat ini, yang kini berada di bawah kendali mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Penolakan GCC yang anggotanya terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, UEA, dan Oman tersebut diduga menjadi tanda mengenai meningkatnya pengucilan bagi Yaman dan mencerminkan sikap bermusuhan dari negara tetangga Yaman terhadap kelompok Al-Houthi, yang didukung Iran.

Beberapa sumber pemerintah mengatakan pengumuman Al-Houthi itu sepihak tanpa mencapai konsensus dengan partai politik di Yaman.

Namun, beberapa pejabat senior termasuk menteri pertahanan dan menteri dalam negeri pemerintah yang kini tak berfungsi terlihat menghadiri pertemuan tersebut --yang diselenggarakan di Istana Republik di Ibu Kota Yaman, Sanaa.

Abdel Malik Al-Houthi, pemimpin kelompok tersebut, pada Sabtu mengatakan ia terbuka bagi semua partai untuk memainkan peran pada masa depan Yaman.

"Tangan kami terulur kepada setiap kekuatan politik di negeri ini ... ruang terbuka bagi persahabatan, kerja sama dan persaudaraan dan sekarang setiap orang memikul tanggung jawab mereka bagi pembangunan, bukan penghancuran," kata Abdel Malik Al-Houthi di dalam pidato yang ditayangkan oleh televisi.

Namun ia memperingatkan, "Setiap tindakan yang mengincar bangsa ini, kestabilan, keamanan atau ekonominya tak bisa diterima, dan rakyat Yaman, yang besar, akan menghadapi setiap persekongkolan semacam itu."

Semua partai politik di seluruh kancah Yaman enggan mendukung tindakan Al-Houthi tersebut. (Ant/AFP)